Sukses

Ada Honorer yang Lulus CPNS Tapi Sudah Meninggal

Walikota Kupang Jonas Salean bahkan mengatakan, dua warganya yang telah meninggal justru tercatat lulus seleksi CPNS.

Liputan6.com, Jakarta Keluhan, kebingungan, dan kritik masih terus mewarnai hasil pengumuman seleksi CPNS Honorer K2 yang telah diumumkan sejak 10 Februari 2014. Walikota Kupang Jonas Salean bahkan mengatakan, dua warganya yang telah meninggal justru tercatat lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Di Kupang sana pak, ada dua orang yang sudah meninggal tapi lulus CPNS. Itu bagaimana pak? Bisa diganti dengan yang belum lulus atau tidak? Kalau belum bisa bagaimana caranya?" tutur Jonas saat menyampaikan aspiranya dalam sesi tanya jawab di acara Rapat Koordinasi Formasi Aparatur Sipil Negara, Jakarta, Kamis (27/2/2014).

Dia juga menyampaikan keluhannya terkait perbedaaan nama peserta lulus yang tertera di situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB) dan pengumuman resmi pemerintah daerah. Hal tersebut dapat mengundang amarah para honorer yang telah terlebih dulu menemukan dirinya lulus melalui website.

Dalam kesempatan itu, Salean juga meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Azwar Abubakar untuk meluluskan seluruh honorer K2 menjadi PNS.

"Kami susah mau ketemu bapak, bagaimana kalau tiba-tiba pengumuman di website itu beda dengan pengumuman resmi (karena Pemda memiliki hak untuk memverifikasi kembali hasil tes CPNS)? Jadi kami sarankan K2 harus diluluskan semua, kalau tidak kami yang sengsara," tuturnya.

Sementara dalam kesempatan terpisah, Azwar mengatakan, peserta yang lulus memiliki potensi untuk digantikan dengan para honorer yang belum lulus. Baginya, posisi apapun di lembaga pemerintahan tentu tidak bisa dibiarkan kosong begitu saja.

"Mana bisa orang yang sudah meninggal diangkat jadi PNS. Saya saja menteri, kalau meninggal ya diganti. Bisa diganti dengan yang belum lulus. Hanya mekanismenya bagaimana ya nanti dibicarakan dulu," jelasnya.

Rapat koordinasi yang digelar Kemenpan RB itu sekaligus menjadi ajang para bupati dan walikota menyampaikan aspirasinya terkait berbagai kasus penerimaan CPNS Honorer K2 yang terjadi di daerahnya masing-masing.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.