Pemda Ini Bersedia BPK Akses Kas Keuangannya

Sebuah kapal melintas di Sungai Musi saat kabut asap menyelimuti Kota Palembang, Sumsel, Selasa (6/9). Kabut asap pekat yang terjadi sangat menganggu aktivitas lalu lintas di Sungai Musi.(Antara)

Liputan6.com, Jakarta Tiga instansi yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Selatan-Bangka Belitung menandatangani kesepakatan kerja sama transparansi keuangan.

Dengan penandatangan kesepakatan ini, maka transaksi keuangan Pemerintah Daerah Sumsel yang melalui BPD dapat diakses secara online oleh BPK.

"Akses online transaksi kas pemda pada BPD merupakan implementasi e-audit BPK pada pemda," kata Ketua BPK Hadi Poernomo di Jakarta, Jumat (14/3/2014).

Dia menuturkan, dasar kesepakatan tersebut ialah pasal 10 huruf a danb UU No 15 tahun 2004 juga pasal 9 ayat 1 huruf b UU No 15 tahu 2006. Dalam undang-undang itu menyatakan jika BPK memiliki kewenangan untuk meminta dokumen yang wajib diberikan setiap orang.

Di undang- undang tersebut juga diatur BPK memiliki kewenangan untuk mengakses data dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan memberikan manfaat salah satunya mencegah penyimpangan transaksi kas pemda dan mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan KPK. Hal tersebut mendorong transparasi dan akuntabilitas keuangan pemda.

Hadi menegaskan dengan adanya sistem online, KKN dapat dicegah secara sistemik. "Pengelola keuangan negara 'terpaksa patuh' dengan sistem dengan adanya semacam CCTV transaksi kas," tandas dia.