Ungkap Kecurangan Seleksi CPNS, ICW dan Honorer K2 Lapor Polisi

Liputan6.com, Jakarta Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah tenaga honorer K2 dari Kabupaten Blitar Jawa Timur berencana menyampaikan bukti-bukti kecurangan yang terjadi dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke Mabes Polri, Jakarta pada Selasa (18/3/2014) ini.

"Kami akan datang ke Bareksrim Mabes Polri, rencana bertemu dengan Direktur Tipikor, mau nyampaikan data-data dan bukti dugaan korupsi terkait CPNS. Karena kasus ini terjadi secara masif, hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia, kita akan membahasnya. Apakah nanti diinstruksikan Polda dan Polres seluruh Indonesia untuk mengusut ini," ujar Koordinator ICW Febri Hendri saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta.

Dia mengatakan, laporan merupakan data awal soal indikasi terjadinya kecurangan dalam proses seleksi CPNS berupa bukti pemalsuan dokumen dan bukti suap menyuap.

"Ini untuk memberikan keyakinan kepada Mabes Polri bahwa ada indikasi korupsi," lanjutnya.

Rencananya, Febri akan datang bersama dengan 10 orang tenaga honorer Kabupaten Blitar sekitar pukul 10.00 wib. "Yang datang ke sana sekitar 15 orang, honorernya 10 dari Blitar. Jadi ada dari honorer dan dari ICW," ungkap dia.

Sebelumnya, ribuan honorer K2 siluman diduga lulus dalam proses rekrutmen CPNS 2013 di seluruh Indonesia. Tenaga honorer ini lulus seleksi CPNS melalui proses curang yang melibatkan pejabat terkait dalam rekrutmen CPNS.

Berdasarkan hasil pemantauan dan pos pengaduan Konsorsium LSM Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) atas rekrutmen CPNS 2013 ditemukan bukti-bukti bahwa tenaga honorer yang lulus tidak memenuhi kriteria PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer Menjadi CPNS.

Febri mencontohkan, peserta CPNS 2013 Honorer K2 di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tangerang. Di Kabupaten Blitar, dari 518 peserta honorer K2 yang lulus ternyata lebih dari 54% merupakan Honorer K2 siluman.

Begitu pun dengan kabupaten Tangerang dari terdapat puluhan honorer K2 siluman. Kasus yang sama juga terjadi di kabupaten/kota lainnya diseluruh Indonesia.‬

‪Lolosnya honorer K2 siluman diduga melibatkan pejabat tinggi di tingkat daerah. Keterlibatan ini terlihat dari perbandingan database honorer K2 hasil validasi tahun 2005, 2010, dan 2012.

Pejabat ini menandatangani SK penetapan honorer tanpa mencermati lebih dalam apakah memang daftar nama tersebut memang masuk kriteria yang diatur dalam PP 48 tahun 2005.

Berdasarkan hasil investigasi KLPC, peserta ini diduga juga memberikan sejumlah uang pada pejabat tersebut.‬