Ada Penyimpangan Dana Bansos, Hatta Rajasa: Sikat!

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengimbau supaya kenaikan pos belanja bantuan sosial (bansos) 2014 dari Rp 55,8 triliun menjadi Rp 91,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dibelanjakan setelah pemilihan umum (pemilu).

"Bansos sebaiknya jangan dibelanjakan dulu setelah pemilu. Bansos audit, kalau ada penyimpangan sikat," tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu (19/3/2014).

Dia mengatakan, penggunaan anggaran bansos harus memberikan manfaat kepada masyarakat, misalnya dalam bentuk beasiswa, program perlindungan sosial dan sebagainya.

"Yang tidak baik itu kalau bansosnya digunakan tidak tepat sasaran  dan untuk kepentingan orang itu saja," ungkap Hatta.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran bansos per Januari 2014 sebesar Rp 5,6 triliun atau 10% dari total pagu anggaran tahun ini yang mencapai Rp 55,86 triliun.

Sebelumnya, pemerintah mengeluhkan efektivitas anggaran bansos yang belum maksimal menyasar kepada masyarakat miskin. Penyebabnya anggaran bansos saat ini masih terpecah di masing-masing kementerian/lembaga (K/L).

"Kalau sekarang (anggaran bansos) efeknya kecil. Padahal uangnya sudah keluar tapi orang tidak merasakan efeknya. Jadi kurang bagus," ujar Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.

Dia mengakui bahwa belum maksimalnya dana bansos bagi penerima lantaran anggaran bansos saat ini masih terpecah-pecah. Padahal idealnya dana bansos saling terintegrasi.