Puluhan Bupati/Walikota Alumni Harvard Curhat di Kemenpan-RB

Liputan6.com, Jakarta Ada yang berbeda di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Puluhan Bupati/Walikota dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia berkumpul untuk menceritakan dan berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan di Universitas Harvard. Universitas ini adalah salah satu perguruan tinggi top dunia.

Dalam agenda yang diterima Liputan6.com, diskusi sharing pengetahuan dari Forum Bupati/Walikota Alumni Harvard ini akan dibuka Wakil Menteri (Wamen) Pan RB, Eko Prasodjo.

Serta diikuti sekitar 58 Walikota/Bupati. Contohnya, Walikota Denpasar, Bupati Sorong, Bupati Gresik, Bupati Sumbawa Barat, Bupati Belitung Timur, Bupati Sumenep, Bupati Kulonprogo, Walikota Kupang dan lainnya.

Menurut Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Inovasi Kemenpan RB, Muhammad Imanuddin, puluhan Walikota/Bupati dan Kepala Bappeda tersebut bisa dikatakan sebagai alumni Harvard karena pernah menjalani pelatihan di Universitas bergengsi itu selama tiga minggu.

"Mereka diberi bekal pelatihan seputar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan dan sebagainya selama tiga pekan," ujar dia kepada Liputan6.com di kantornya, Jakarta, Senin (24/3/2014).

Setiap tahun, kata Imanuddin, pihaknya rutin mengirimkan sekitar 20 orang Bupati/Walikota dan Kepala Bappeda terbang ke Universitas Harvard menggali ilmu dan pengalaman baru yang bisa menunjang pekerjaannya.

"Puluhan Bupati/Walikota ini berasal dari tiga angkatan yakni 2011-2013. Rencananya kami akan kirimkan lagi tidak lebih dari 20 orang ke Harvard tahun ini melalui dana hibah dari USAD," jelas dia.

Dalam diskusi ini, lanjut dia, ada enam makalah hasil pelatihan yang akan dipresentasikan di depan Wamen Pan RB dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Enam makalah itu, sambungnya sudah diseleksi secara ketat dari 58 makalah yang masuk di Kemenpan RB.

"Kami pilih yang benar-benar riil, seperti kriteria pendekatannya harus baru, kalaupun meniru ada modifikasinya. Kriteria lain, perspektif birokrasi berpengaruh ke masyarakat dalam arti perubahannya jelas, serta model pendekatan bisa ditransfer dan diaplikasikan," jelas dia.

Imanuddin berharap, Bupati/Walikota dan Kepala Bappeda itu bisa menjadi one agency one innovation yang mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

"Kami ingin bangun setiap kabupaten/kota dengan inovasi. Misalnya pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan, jadi masyarakat nggak bingung kalau ingin mendapatkan pelayanan," tandas dia.