Buruh Ancam Golput jika Capres Baru Pro Upah Murah

Liputan6.com, Jakarta Buruh berharap presiden terpilih mendatang mampu mendorong konsumsi dalam negeri sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pemerintah mendatang harus memilih perbaikan ekonomi yang berdiri sendiri, artinya kita mengandalkan konsumsi sendiri," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal usai konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi di Jakarta Pusat, Jumat (4/4/2014).

Dia menjelaskan, agar mampu meningkatkan konsumsi dalam negeri, maka pemerintah mendatang harus menjamin upah yang layak bagi buruh.

"Kalau pemerintah mendatang masih pro upah murah, bagaimana masyarakatnya bisa mengkonsumsi barang dalam negeri. Kalau pertumbuhan ekonomi kita tidak didasarkan pada penguatan konsumsi dalam negeri, maka pertumbuhan ekonomi tersebut tidak bisa dinikmati oleh rakyat kecil," jelasnya.

Iqbal mengatakan, selama ini upah murah bagi buruh menyebabkan indeks rasio gini Indonesia terus meningkat.

"Kalau pemimpin mendatang pro upah murah, kami (buruh) tidak akan memilih. Buat apa jika hanya menyusahkan rakyat. Maka para capres ini harus membuktikan orietasi ekonominya bukan hanya pada upah murah," katanya.

Untuk itu, Iqbal mendesak pemerintah mendatang agar mampu menaikan upah buruh sebesar 30% dari besaran UMP saat ini.

Selain itu, juga mampu meningkatkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dari saat ini yang hanya 60 item menjadi 84 item.

"Jangan sampai pemerintah mendatang mengulangi kegagalan pemerintahan saat ini. Kita tidak butuh data World Bank yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara terkaya nomor 15 di dunia. Tidak masalah jika Indonesia hanya menempati nomor 30 asal masyarakatnya mampu membeli barang-barang kebutuhannya dengan harga murah dengan adanya upah yang layak," tandas dia.