BPK Polandia Beri 34 Rekomendasi ke BPK RI

Liputan6.com, Jakarta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menerima hasil penelahaan sejawat (peer review) dari BPK Polandia atau Najwyzsza Kontroli (NIK) Polandia. Ada 34 rekomendasi BPK Polandia yang diserahkan kepada BPK Indonesia.

Hasil peer review tersebut disampaikan oleh Presiden NIK, Krzysztov Kwiatkowski kepada Ketua BPK, Hadi Poernomo di Gedung BPK, Jakarta.

Hadi Poernomo mengatakan, kegiatan peer review ini merupakan amanat Pasal 33 Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007.

Peer review ini, tambahnya, merupakan yang ketiga setelah sebelumnya dilakukan oleh BPK New Zealand dan BPK Belanda.

"Tujuannya untuk menilai apakah sistem pengendalian mutu BPK telah didesain dan diimplementasikan secara efektif untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa BPK telah mengimplementasikan standar pemeriksaan, kebijakan pemeriksaan, dan prosedur secara memadai," ujarnya, Senin (16/4/2014).

Menurut Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, BPK Polandia memberikan 34 rekomendasi kepada BPK Indonesia. Antara lain, pertama, meningkatkan akses publik atas laporan hasil pemeriksaan BPK baik melalui website BPK maupun melalui Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Kedua, meningkatkan proporsi jumlah auditor dibandingkan non auditor agar pelaksanaan tugas dapat lebih efektif. Ketiga, meningkatkan kualitas audit atas teknologi informasi dalam pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

"Keempat, meningkatkan portofolio pemeriksaan kinerja atas seluruh jumlah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Kelima meningkatkan mutu pelaporan dengan melakukan pemerolehan keyakinan mutu sebelum laporan diterbitkan," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden NIK, Kwiatkowski mengaku, Indonesia merupakan negara pertama yang mendapat peer review dari BPK Polandia. Hal ini menindaklanjuti penandatanganan kerja sama pada Oktober tahun lalu.

"Kesimpulannya dari peer review ini, sumber daya alam di BPK Indonesia bagus, muda, bersemangat dan rajin bekerja. BPK juga punya dasar hukum yang kuat untuk melakukan pemeriksaan dengan kualitas tinggi," ucap dia.

Dia menyebut, lebih dari 60% pengawasan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini adalah atas usul dari BPK. "60% kasus itu, ada kasus yang terkenal dan banyak diberitakan di media massa," tandas Kwiatkowski.