Diancam Sanksi Ekonomi Lebih Keras, Rusia tak Gentar

Liputan6.com, Moskow Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Wakil Presiden Joe Biden dengan tegas menyatakan akan segera memberikan sanksi ekonomi lebih lanjut pada Rusia jika negara tersebut tidak segera menarik tentaranya dari Ukraina.

Dianggap hanya gertakan, Pemerinta Rusia justru mengatakan masih sanggup mengatasi sanksi ekonomi yang lebih berat yang mungkin diterapkan AS dan sekutunya.

"Kami masih menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan asing termasuk negara-negara Barat, tapi kami siap menghadapi langkah-langkah tidak bersahabat ke depannya," ungkap Perdana Menteru Rusia Dmitry Medvedev seperti mengutip laman Reuters, Rabu (23/4/2014).

Medvedev sangat yakin pemerintah Rusia dapat menekan dampak dari sanksi ekonomi yang dijatuhkan. "Kami tak akan membiarkan rakyat kami jadi korban permainan politik," lanjutnya.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke Kiev, Biden menegaskan Rusia harus berhenti bicara dan mulai bertindak menarik pasukannya dari perbatasan Ukraina. Maklum, AS telah berkali-kali memperingatkan Rusia tentang denda yang harus ditanggungnya jika kembali melanggar perjanjian intetnasional pekan lalu.

Rusia kembali menyerang salah satu wilayah di Ukraina beberapa waktu lalu dan membuat AS geram. Demi menghindari konflik lanjutan, Biden meminta tentara Rusia meniggalkan posnya di Ukraina.

Perebutan Rusia atas Crimea dari Ukraina telah memperburuk krisis ekonomi di negara pecahan Rusia tersebut. Biden meminta penarikan pasukan dari tempat-tempat yang dianggap Rusia sebagai lokasi pelatihan.

"Tak ada negara yang bisa mengancam tetangganya sendiri dengan menempatkan tentara di sepanjang perbatasan. Kami minta Rusia untuk segera menarik diri dari perbatasan Ukraina," tegas Biden.

Sebelumya, AS, Eropa, Rusia dan Ukraina telah menandatangani perjanjian bersama di Jenewa. Jika Rusia tidak melepaskan Ukraina maka sanksi tambahan akan dijatuhkan pada pemerintah Vladimir Putin tersebut.

Sejauh ini, AS dan Eropa telah memberlakukan larangan visa dan pembekuan sejumlah aset pada beberapa warga Rusia setelah perebutan Crimea bulan lalu.

Medvedev mengatakan, beberapa bank di Rusia telah ditutup mengikuti sistem pembayaran internasional yang berlaku. Menurutnya itu juga merupakan pelanggaran perjanjian yang berlaku.