Terhadang Lahan, Menkeu Tetap Berjuang Wujudkan PLTU Terbesar

PLTU Batang Tidak Bisa Diganti dengan PLTGU — Jika proyek ini tidak juga terlaksana, maka dikhawatirkan akan menganggu pasokan listrik di Pulau Jawa.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah ingin segera mewujudkan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah. Namun, rencana tersebut masih menemui kendala ganti rugi lahan seluas 29 hektar (Ha).

Menteri Keuangan (Menkeu), Chatib Basri, Pemerintah tetap akan berjuang untuk wewujudkan pembangunan PLTU terbesar dengan kapasitas 2x1.000 Megawatt (MW) tersebut.

Pasalnya, PLTU senilai Rp 35 triliun itu merupakan pilot project Public Privat Partnership (PPP) antara Pemerintah, investor Jepang dan perusahaan tambang lokal.

"Kami akan upayakan supaya bisa selesai, tetapi memang masih ada persoalan lahan," ujarnya di Jakarta, Jumat (25/4/2014).

Saat ini lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal terus membahas kemajuan proyek tersebut.

Chatib optimistis bahwa proyek PLTU dengan teknologi super critical pertama ini akan selesai tepat waktu. "Selesai lah, nanti kami akan carikan solusinya," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku, pemerintah percaya diri tahap financial closing akan selesai pada bulan kesepuluh ini.

"Target financial closing tetap Oktober ini. Harus optimis, harus kerja keras. Kalau tidur saja, ya nggak selesai-selesai," ungkap dia.

Jika konstruksi digarap tahun ini, kata Hatta, PLTU bakal tersebut bakal selesai pada 2018. "Kira-kira bergeser ke 2018 selesainya," tutur dia.

Hatta mendesak agar pengembang menyelesaikan ganti rugi lahan yang masih tersisa 29 Ha. Caranya melalui berbagai pendekatan, seperti tanggung jawab sosial perusahaan, dan sebagainya.

"Ini sudah perpanjangan kedua, dan satu-satunya proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang sangat besar investasinya. Baru pertama kali mengembangkan pembangkit listrik 2x1.000 MW dengan teknologi super kritikal, jadi nggak boleh gagal," paparnya.

Dengan PLTU Batang, kata dia, akan memasok kebutuhan listrik di Jawa sampai 30%. Jika proyek ini gagal, Hatta bilang, wilayah Jawa akan mengalami defisit listrik pada 2017-2018.