Urbanisasi Bikin RI Kehilangan 8 Juta Petani

Liputan6.com, Kuala Lumpur Pertumbuhan ekonomi yang cepat di Indonesia selama ini selalu dianggap sebagai kabar baik yang dapat berdampak positif bagi seluruh masyarakat di Tanah Air. Tak sepenuhnya benar, ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata bertahan di level 6% dapat memberikan dampak yang berbahaya bagi sektor pertanian di dalam nengeri.

Seperti dikutip dari Reuters, Senin (28/4/2014), perusahaan konsultasi dan analisa global McKinsey Global Institute (MGI) memprediksi jumlah petani di Indonesia dapat terus berkurang setiap tahunnya. Itu semua disebabkan pertumbuhan ekonomi yang memperkuat arus urbanisasi dan berdampak pada kemerosotan jumlah tenaga kerja lokal di desa-desa.

"Urbanisasi dapat menyebabkan penurunan jumlah petani di Indonesia hingga sekitar 8 juta jiwa," ungkap lembaga riset McKinsey & Co., dalam keterangan tertulisnya.

Sejauh ini, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terhitung cepat menyebabkan lebih banyak pengusaha membuka lowongan pekerjaan di luar sektor pertanian. Tak hanya itu, para pengusaha juga memperkecil selisih pendapatan antara pekerja di Indonesia dan negara tetangga.

Sebanyak 505 daerah di Ibukota telah menaikkan gaji buruh sebesar 11% tahun lalu. Kondisi tersebut membuat para pekerja merasa nyaman berprofesi di luar sekotr agrikultur.

Hingga saat ini, sektor pertanian berkonstribusi sekitar 15% dari total produk domestik bruto Indonesia. Sementara 35% dari total seluruh penduduk Indonesia bahkan menggantungkan dirinya pada sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utamanya.

Para analis dari MGI juga memprediksi jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di kota-kota besar dapat meningkat hingga 71% pada 2030 seiring dengan tingginya minat masyarakat untuk mencari peluang kerja lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Saat ini, jumlah penduduk desa yang memilih hijrah ke kota besar tercatat sebanyak 53% dari total populasi di Tanah Air.

Rendahnya tenaga kerja yang berminat menjadi petani juga dapat menyebabkan gangguan di sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia.

"Ini berbahaya bagi bisnis pertanian di Indonesia dan akan menjadi masalah dalam lima tahun ke depan jika pemerintah tidak berhati-hati," ungkap Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Wahyu Widodo.