Proyek BUMN Banyak Terkendala Masalah Pembebasan Lahan

Beberapa kendaraan terlihat telah melintasi jalan tol yang rencananya akan diresmikan oleh Menteri Perhubungan dan Gubernur DKI, Jokowi (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku memiliki dana yang cukup untuk melakukan investasi pada proyek pembangunan infrastruktur. Namun kendala yang menghadang bukan pada pendanaan tetapi justru dari sulitnya pembebasan lahan di Indonesia.

Dirut PT Jasa Marga Tbk, Adityawarman mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4 triliun untuk membangun tiga ruas jalan tol. Dalam lima tahun ke depan, emiten berkode JSMR ini berencana menggarap jalan bebas hambatan sepanjang 211 kilometer (km).

Kemenhub Akan Berangkatkan Ribuan Peserta Mudik Gratis Gelombang Kedua dari Tanjung Priok Besok

"Saat ini sudah berjalan 48%, sedangkan sisanya 52% bisa direalisasikan asalkan tanah bisa dibebaskan pada 2014 atau pertengahan 2015. Kalau soal dana, kami masih mampu kok," ungkap dia di Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Dalam kesempatan yang sama, Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji mengaku, lima tahun mendatang, perseroan akan menambah produksi listrik sebesar 25 ribu megawatt (MW) setelah sebelumnya merealisasikan 25 ribu MW dalam kurun waktu 10 tahun.

"Uang bukan persoalan, dana bukan jadi hambatan untuk membangun proyek. Tapi masalahnya ada di aturan dan lahan. Kalau pembebasan lahan bisa cepat, maka proyek juga selesai singkat, misalnya saja izin kehutanan butuh waktu 504 hari," ujarnya.

Senada, Dirut PT Pelindo II (Persero) RJ Lino mengaku, pihaknya sedang membangun pelabuhan New Tanjung Priok dan proses izin untuk membangun pelabuhan di Sorong.

"Kami butuh izin dipercepat agar barang-barang lokal bisa bersaing dengan negara lain dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," terangnya.

Dirut PT Angkasa Pura I (Persero), Tommy Soetomo mengatakan, perseroan butuh investasi Rp 20 triliun untuk pengembangan dan membangun bandara baru.

Dia menyebut, pengembangan bandara Yogyakarta, Juanda Surabaya, dan Sultan Hasanuddin Makassar yang tercatat padat dengan jumlah penumpang 9,7 juta orang. Pengembangan dilakukan untuk menambah kapasitas penumpang menjadi 30-40 juta penumpang.

"Kami mau kerjakan bandara di atas rawa Ahmad Yani Semarang dan bandara di Banjarmasin. Sedangkan yang di Yogyakarta butuh pembebasan lahan dengan dana Rp 6-7 triliun," pungkasnya.