Sukses

Kandidat Capres Diminta Punya Visi Misi Soal Jaminan Sosial

Di luar negeri, masyarakat selalu menunggu visi misi mengenai pajak dan jaminan sosial dari para kandidat calon presiden.

Liputan6.com, Jakarta - Sampai saat ini, belum ada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang berbicara mengenai jaminan sosial baik jaminan kesehatan maupun jaminan hari tua untuk masyarakat kecil.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), Abdul Latif.  "Saya enggak tahu capres cawapres sudah diomongin atau belum," ujarnya saat diskusi di Restoran Warung Daun, Jakarta, Sabtu (7/6/2014).

Menurutnya, jika di luar negeri kebanyakan pasangan calon presiden sebuah negara selalu menekankan pada visi misi mereka kepada dua hal yang berkaitan dengan masyarakat luas yaitu mengenai jaminan sosial dan pajak.

"Kalau di luar negeri capres-cawapres cuma ditanya dua, mau ngomongin soal pajak dan jaminan sosial. Itu yang ditunggu," lanjutnya.

Menurutnya, seharusnya dalam visi dan misi calon pemimpin di Tanah Air ini juga memasukan bagaimana pengelolaan jaminan sosial bagi masyarakat termasuk soal sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerja mereka ke BPJS.

"Ini tidak main-main, ini hak asasi. Enggak efektif kalau Jamsostek terlalu rendah penegakan hukumnya, karena tidak melekat di badan negara," tandasnya. (Dny/Gdn)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

    BPJS Ketenagakerjaan