Pajak Tak Disebut saat Debat Capres, Apa Kata Dirjen Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany ikut menanggapi Debat Capres II bertema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial yang sama sekali tak menyentuh soal penerimaan pajak. 

 

"Nggak tahu yah, mungkin saja tim penanyanya nggak bertanya soal pajak. Kalau ditanya pasti dijawab," ungkap Fuad usai Pelantikan Pejabat Eselon II di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (17/6/2014). 

 

Meski mengaku tidak ingin kecewa dan menyalahkan moderator Debat Capres, namun dia mengaku pajak sangat penting bagi negara ini.

 

Sebab selama ini, pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Sehingga pajak menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. 

 

"Aku nggak kecewa, tapi pajak itu penting sekali. Aku yakin capres-capres itu merasa pajak penting, tapi nggak ditanya. Mungkin juga mereka anggap yang lain lebih penting," tukasnya.

 

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai baik calon presiden (capres) nomor urut 1 Prabowo Subianto atau capres nomor urut 2 Joko Widodo (Jokowi) tidak mempunyai pandangan yang komprehensif mengenai pajak. Fitra juga menganggap kedua calon presiden tersebut belum memandang penerimaan negara dari pajak sebagai penerimaan utama.

"Buktinya 70 persen sampai 80 persen rata-rata, sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Dalam debat semalam, Jokowi dan Prabowo nampak belum mempunyai strategi yang komprehensif dan serius tentang tata-kelola perpajakan (fiscal policy)," kata Sekjen Seknas Fitra Yenny Sucipto.

"Ini terlihat jelas tidak adanya keberanian mereka menentukan besaran tax ratio yang akan dicapai. Justru, Jokowi dan Prabowo lebih banyak menggantungkan sumber penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam," sambung dia. (Fik/Nrm)