Pemerintah Enggan Biayai Pembangunan Jalan Tol Laut

Liputan6.com, Jakarta - Sebagai salah satu cara untuk menurunkan disparitas harga yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, salah satu calon presiden, Joko Widodo, mewacanakan proyek tol laut yang akan menghubungan wilayah Sumatera hingga Papua.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Dedy S Priatna mengatakan, hingga saat ini memang belum ada wacana soal tol laut tersebut di kalangan pemerintah, namun jika proyek tersebut harus dilaksanakan maka dilakukan dengan skema proyek dengan prakarsa atau unsolicited.

"Tol laut sampai saat ini belum ada dalam rencana pemerintah. Jadi kalau harus ada, maka harus unsolicited," ujar Dedy di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (18/6/2014).

Menurut Dedy, proyek unsolicited ini seperti proyek yang usulannya berasal dari pihak swasta dan tidak mendapat bantuan dari pemerintah. "Itu seperti tol Serangan-Tanjung Benoa, idenya dari BUMN dan dijalankan sendiri. Jadi jangan minta bantuan pemerintah. Jadi VGF (viability gap fund) tidak ada," tandas dia.

Sebelumnya tim ahli ekonomi Jokowi JK Wijayanto Samirin menyatakan bahwa proyek pembangunan tol laut ini bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang anggaran infrastruktur yang hanya 10% dari APBN pertahun akan ditingkatkan karena alokasi anggaran tersebut dianggap terlalu kecil. (Dny/Ahm)