Sukses

Rupiah ke 13 Ribu per Dolar AS, Ekonomi RI Bisa Kacau

Hal itu bisa terjadi jika Bank Indonesia (BI) dan pemerintah tak mampu mengendalikan kurs rupiah dengan intervensinya.

Liputan6.com, Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus terpuruk hingga menyentuh level Rp 12.027 pada perdagangan kemarin (25/6). Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa kurs rupiah berpotensi tembus Rp 13 ribu per dolar AS.

Menurut Pengamat Valas Farial Anwar, hal itu bisa terjadi jika Bank Indonesia (BI) dan pemerintah tak mampu mengendalikan kurs rupiah dengan intervensinya.

"Kalau BI dan pemerintah tidak bisa mengendalikan masalah ini, nilai tukar rupiah bisa saja mencapai Rp 13 ribu per dolar AS. Tapi saya berharap tidak," ungkap dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Kamis (26/6/2014).

Farial beralasan, apabila kurs rupiah berada di level Rp 13 ribu per dolar AS, maka akan mengancam perekonomian Indonesia. Sebab level tersebut sudah sangat jauh melenceng dari fundamental atau level psikologis rupiah.

"Kalau kondisinya seperti itu akan sangat mengacaukan Indonesia. Tidak benar jika pergerakan rupiah ini sesuai fundamentalnya. Ini level yang ngawur dan mengganggu ekonomi Indonesia," tegasnya.

Lebih jauh dia menggambarkan kekacauan yang akan terjadi jika rupiah terus tertekan, seperti barang impor akan menjadi lebih mahal, utang dalam bentuk valas semakin membengkak dan berpotensi meningkatkan kredit macet perbankan.

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita juga akan membengkak, karena dolar semakin mahal bisa berimbas ke anggaran subsidi. Akhirnya berdampak ke laju inflasi, dan rakyat jadi korban. Utang luar negeri pemerintah juga meningkat," terang Farial.

Untuk itu, dia mengimbau agar BI dan pemerintah dapat berkoordinasi mensingkronkan kebijakan yang ada. Sebagai contoh BI harus menjalankan bauran kebijakan moneter dan bukan mengandalkan cadangan devisa (cadev). Selain itu, merealisasikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Sedangkan dari pemerintah bisa segera mengeluarkan insentif repatriasi supaya nggak ada aliran dolar ke luar negeri. Memarkir devisa hasil ekspor ke Singapura. Jadi harus ditahan dengan sebuah kebijakan yang tepat," tandas Farial. (Fik/Ndw)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.