Presiden Baru Harus Bisa Bangkitkan Industri Kecil

Liputan6.com, Jakarta - Reporter: Ahmad Romadoni 

Masalah ekonomi tak hanya berkutat pada pengusaha besar. Industri kecil menengah serta industri kreatif juga harus menjadi perhatian. Untuk itu, pemerintahan yang baru harus benar-benar mengelola Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dengan baik.

"Tidak ada kata lain. Untuk pengembangan UMKM, pemerintah sendiri yang harus turun tangan. Modalnya disiapkan, pasarnya dibuka," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pada diskusi di Kantor Solidaritas Rakyat Peduli Indonesia (Sorpindo), Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (28/6/2014).

Said mengatakan, ada ketimpangan kebijakan yang terjadi saat ini. Aturan bunga pinjaman uang di bank kepada pengusaha kecil justru lebih besar yakni 30% dibanding korporasi yang hanya 5%. Padahal, korporasi lebih banyak berasal dari perusahaan asing.

"Saya setuju dengan program Pak Prabowo. Pengusaha asing jangan pinjam uang Indonesia lalu diputar di negaranya apalagi pinjambya di bank BUMN. Mereka harus bawa uang dari negaranya dan berinvestasi di Indonesia. Jadi bukan nasionalisasi, salah itu," lanjutnya.

Dirinya yakin, pekerja Indonesia tidak kalah produktifitasnya dengan pekerja dari negara lain. Iqbal mengatakan, kalau dibandingkan, jelas pekerja Indonesia memiliki kualitas.

"Contohnya Toyota di Bangkok dan di Sunter saya berani bertaruh kita menang buktinya Avanza lebih laku dibanding Vios," tegasnya.

Sementara perwakilan pengusaha, Syaf T Kuncoro mengatakan, produktifitas memang menjadi harga mati agar kesejahteraan buruh dapat ditingkatkan. Kalau produktifitas dan  tingkat pengembalian investasi(Internal Rate of Return/IRR) terpenuhi, pengusaha tidak akan ragu menaikkan upah buruh.

"Kedua seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia, proteksi dari pemerintah terhadap para buruh tentu harus diperhatikan. Dan, mudah-mudahan Prabowo bisa mewujudkan itu," tandasnya (Ahmad Romadoni/Ndw)