Di Antara Prabowo dan Jokowi, Siapa yang Berani Alihkan Subsidi?

Liputan6.com, Jakarta - Agenda Debat Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden Capres (cawapres) jilid akhir bertema Energi, Pangan dan Lingkungan Hidup yang akan diselenggarakan pada Sabtu (5/7/2014) menuai harapan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2010-2014. Anggota Dewan mendesak kepada Presiden terpilih untuk mengeluarkan kebijakan berani selama lima tahun ke depan terutama persoalan energi. 

Ketua Komisi XI DPR, Olly Dondokambey mengatakan, siapapun yang menduduki kursi Presiden harus mengambil satu kebijakan tepat untuk mengalihkan subsidi dari barang yang direpresentasikan dalam subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke subsidi orang.

"Tapi subsidi orang pun harus tepat sasaran ke masyarakat miskin, karena selama ini salah sasaran. Misalnya pemilik mobil lebih dari 2.000 CC yang seharusnya tidak disubsidi, tapi dia beli BBM subsidi," tegas dia di Jakarta, seperti ditulis Kamis (3/7/2014).

Lebih jauh, tambah Olly, pemerintah tak dapat menghapus kebijakan subsidi karena itu merupakan amanah dari Undang-undang (UU). Namun pemerintahan mendatang bisa merealisasikan pembatasan dan penghematan BBM subsidi di seluruh wilayah Indonesia menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Cukup kok APBN kita yang sampai Rp 2.000 triliun itu membiayai program penghematan dan pembatasan di mana-mana dari kebocoran BBM. Karena memang dalam UU, subsidi tetap harus ada. Meskipun konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengakibatkan peningkatan kebutuhan BBM," terangnya.

Dia memperingatkan kepada pemerintah baru agar hati-hati dalam menyusun postur Rancangan APBN Perubahan 2015. Postur ini  juga perlu ditopang oleh kebijakan yang mengarah pada penyehatan fiskal Indonesia.

"Tanpa ditopang oleh hal-hal fundamental, saya kira APBN kita sangat riskan di dalam menyusun satu postur anggaran yang efektif. Dan tentunya harus sesuai dengan visi misi Presiden yang pernah dikampanyekan sebelumnya," tandas Olly. (Fik/Gdn)