PLN Akui Banyak Kendala untuk Penuhi Kebutuhan Listrik Nasional

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN akui proyek percepatan pembangunan PLTU 10 ribu MW atau biasa disebut dengan Fast Track Program (FTP) tahap 1 mengalami banyak kendala. Proyek yang dimulai sejak 2007 tersebut ditarget bakal selesai pada 2010, namun akhirnya terpaksa harus dijadwal ulang.

Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN, Bambang Dwiyanto mengatakan, FTP 1 yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia tersebut dalam perjalanannya banyak kendala sehingga tidak bisa selesai tepat waktu.

Penyebab proyek ini tidak selesai tepat waktu ada berbagai macam mulai dari masalah pendanaan, masalah sosial, resistensi masyarakat, masalah pembebasan lahan, kendala bahasa, sampai ada juga masalah kontraktor yang berasal dari China kurang perform.

"Contohnya di Sumatera Utara kemarin ada PLTU yang sebenarnya sudah jadi tapi listriknya tidak bisa dialirkan ke masyarakat karena pembangunan jaringan transmisi terganjal 1 tower yang belum bisa dieksekusi karena ditentang masyarakat. Tetapi masalah ini sekarang sudah selesai," ujarnya di Jakarta, seperti ditulis Senin (7/7/2014).

Bambang mengakui memang selama ini PLN belum terbiasa kerja sama dengan kontraktor dari China dalam membangun pembangkit listrik. PLN terbiasa kerja sama dengan Jepang, Eropa dan Amerika.

Akibat keterlambatan FTP 1 tersebut, beberapa daerah khususnya yang pertumbuhan permintaan listriknya tinggi mengalami keterbatasan pasokan. "Pasokan cukup tapi sangat terbatas sehingga ketika ada gangguan di salah satu pembangkit yang besar tidak ada cadangan yang cukup untuk meng-cover, contohnya yang terjadi Sumatera Utara," katanya.

Meski demikian, PLN tetap melakukan upaya jangka pendek untuk mengatasi hal tersebut dengan menyewa pembangkit disel  di daerah-daerah yang pasokannya terbatas.

Setelah proyek PLTU FTP 1 di daerah itu selesai maka sewa disel stop dan pakai PLTU. "Ini benar-benar upaya jangka pendek. Upaya lain dengan mempercepat penyelesaian proyek, menunda pemeliharaan pembangkit yang masih bisa ditunda dan lain-lain," tandasnya. (Dny/Gdn)