RI Diprediksi Rugi US$ 44 Triliun Akibat Perubahan Iklim

Liputan6.com, Jakarta - ‎ Kajian tahun keenam Maplecroft, firma konsultan strategis dan risiko global, memprediksi pada 2025, kota–kota di Indonesia akan mengalami ancaman kerugian akibat bencana iklim. Nilai kerugian tersebut ditaksir mencapai US$ 44 triliun per tahun.

Kajian lain yang dilakukan Asian Development Bank (ADB), memprediksi perubahan iklim akan mengakibatkan Indonesia dan tiga negara Asia Tenggara lainnya (Filipina, Thailand dan Vietnam) mengalami kerugian sebesar 6,7 persen dari PDB per tahun, dan memerlukan biaya sebesar 1 persen-2 persen PDB untuk menanggulangi dampak tersebut.

Ini terjadi meski Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mampu menghantar Indonesia menjadi salah satu dari sepuluh negara ekonomi besar di dunia.

Riset Kementerian Keuangan dan McKinsey tahun 2012 menunjukkan dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 6 persen per tahun, Indonesia diprediksi secara optimis akan menjadi negara ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030.

Ancaman dan dampak perubahan iklim telah menjadi keniscayaan di saat bencana hidro-meteorologi mendominasi jenis bencana yang terjadi sejak 1815-2013 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2014).

Laporan ke-5 Intergovernmental Panel of Climate Change (2013) menyebutkan bahwa upaya-upaya secara signifikan dibutuhkan untuk meningkatkan pengurangan emisi lebih besar guna menghindari bencana yang lebih buruk.

Berkaca dari hasil–hasil penelitian dan laporan tersebut Indonesia Climate Alliance (ICA) berpendapat bahwa salah satu tantangan terbesar Presiden terpilih Indonesia adalah menjadikan ketahanan iklim sebagai dasar dan peluang dalam pembangunan Indonesia di masa yang akan datang.

”Berdasarkan penelitian–penelitian yang dilakukan oleh anggota ICA   kerusakan lingkungan telah memperparah dampak perubahan iklim yang dirasakan masyarakat menengah ke bawah,” lanjut Ari dalam keterangannya, Senin (7/7/2014).

Presiden terpilih harus memimpin kabinetnya untuk merumuskan respon terhadap tantangan mutakhir yang dihadapi Indonesia, dengan menjadikan berbagai komitmen, capaian, dan keberhasilan negosiasi di forum – forum terkait perubahan iklim sebagai modalitas pembangunan Indonesia yang berketahanan iklim.

Ari Muhammad selaku perwakilan ICA mengatakan penilaian cepat ICA atas visi dan misi Capres – Cawapres yang bertarung dalam kontestasi politik 2014 belum menunjukkan komitmen yang tegas untuk membangun Indonesia yang berketahanan iklim.

Kedua kandidat secara ambisius menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen per tahun namun tidak mengemukakan analisis risiko dampak perubahan iklim atas upaya akselerasi ekonomi yang ambisius tersebut.

Sebagai contoh Kota Jakarta pada banjir tahun 2002 menderita kerugian Rp 1,51 triliun, kemudian meningkat hingga Rp 2 triliun pada tahun 2007.

Data-data statistik Indonesia juga menunjukkan pesatnya laju urbanisasi selama tiga dekade terakhir, dengan 52 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah urban pada tahun 2010. Pada tahun 2025, angka ini diperkirakan melonjak mencapai 65 persen.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ICA meminta presiden terpilih harus memastikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus berbasis pada pembangunan yang berketahanan iklim, dengan mengintegrasikan isu penanggulangan bencana dan dampak perubahan iklim dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan.

Sebagai langkah awal, penyusunan Undang-undang mengenai Perubahan Iklim harus diagendakan dan dibahas oleh pemerintahan Presiden terpilih nanti.

Presiden terpilih harus memastikan model pembangunan Indonesia ke depan memenuhi prinsip me-manusia-kan manusia dengan menyediakan kebutuhan dasar layak.

Contohnya akses air bersih, perumahan yang layak, sanitasi dan listrik, memastikan ketersediaan fasilitas publik dan sosial sebagai ruang publik untuk berinteraksi dan berekspresi, menjamin keamanan dan kenyamanan warga, serta  mendukung peningkatan fungsi ekonomi dan sosial yang melahirkan budaya berkota yang dinamis. (Nrm)