Menteri PPN: Presiden Baru Silakan Lanjutkan Jembatan Selat Sunda

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia akan segera mempunyai Presiden dan Wakil Presiden baru periode 2014-2019. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) akan menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rentang waktu lima tahun ke depan.

Menurut Menteri PPN, Armida Alisjahbana, nama Presiden baru akan diumumkan dalam waktu dekat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) meski hasil perhitungan cepat mencatatkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai pemenang.

Dengan hasil pengumuman tersebut nantinya, kata dia, Kementerian PPN akan langsung bekerja menyusun RPJMN yang dimulai dengan RPJMN teknokratik.

"Presiden (SBY) tentu akan menggelar sidang kabinet untuk fokus prioritas program sampai dengan akhir masa jabatan. Tapi kami juga punya tugas khusus merampungkan RPJMN lima tahun, dimulai dengan teknokratiknya dulu, lalu definitifnya setelah Oktober 2014," jelas dia saat berbincang di Jakarta, seperti ditulis Kamis (10/7/2014).

Terkait proyek infrastruktur, tambah Armida, salah satu proyek yang akan diserahkan pada pemerintahan mendatang adalah mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) senilai Rp 200 triliun.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN, Dedy S Priatna mengakui, JSS akan direstrukturisasi atau dikaji ulang pada pemerintahan selanjutnya. Sehingga target
konstruksi bakal molor dari rencana tahun ini.

"JSS silahkan Presiden yang akan datang yang putuskan. Apakah mau dilanjutkan atau tidak. Yang jelas sebelum pemerintahan SBY berakhir ada 15 proyek infrastruktur yang akan memulai kontruksi maupun diselesaikan masalahnya," terang Armida.

Dia pun membantah bila 19 proyek infrastruktur lain gagal direalisasikan pada masa kepemimpinan Presiden SBY. "Bukan gagal, tapi memang tidak perlu Pak Menko Perekonomian yang turun tangan, jadi dibagi-bagi dan itu perlu proses," tandas Armida.

Seperti diberitakan, ada 35 proyek infrastruktur prioritas yang rencananya ditargetkan memulai konstruksi pada tahun ini. Namun hanya 15 proyek yang mampu diselesaikan sebelum Oktober 2014. Sedangkan sisanya di pemerintahan mendatang.

JSS adalah salah satu proyek yang tak masuk dalam proyek prioritas karena mesti dikaji ulang. "Kenapa tidak masuk prioritas karena diputuskan untuk direstrukturisasi ulang tentang siapa anggota konsorsiumnya. Jadi untuk pemerintahan baru," tukas Dedy. (Fik/Ndw)