Biar Cukup, Jatah BBM Bersubsidi Bakal Dikurangi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Enenrgi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengurangi jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada sejumlah daerah. Hal tersebut dilakukan agar kuota BBM yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014  sebesar 46 juta Kilo liter (kl) cukup hingga akhir tahun.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Edy  Hermantoro mengatakan, kuota BBM bersubsidi untuk tahun ini dalam APBN 2014 telah ditetapkan sebesar 48 juta Kl. Namun kuota tersebut dikurangi 2 juta Kl pada APBNP 2014.

Karena ada pengurangan volume tersebut, maka pemerintah juga akan mengurangi pasokan BBM bersubsidi ke daerah. "Kalau sebelumnya daerah dapat 10 Kl, karena pengurangan itu jadi turun jadi 9,5 Kl," kata Edy, seperti yang ditulis Minggu (20/7/2014).

Ia menambahkan, untuk mengantisipasi kelangkaan BBM atas efek pengurangan BBM bersubsidi tersebut, maka akan digelontorkan BBM non subsidi guna memenuhi permintaan masyarakat.

"Nah dalam hal itu ada dua jenis yang disubsidi dan yang non subsidi. Dalam konteks pengadaan, keduanya diadakan. nah yang lainnya gimana untuk non subsidi harus diadakan. Salah satunya nozzle dan lainnya tetap diadakan. Pertamina juga ada solar dex," tuturnya.

Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero), Hanung Budya mengungkapkan, mulai Agustus kuota BBM bersubsidi jenis premium dan solar akan dipotong. Pasalnya, jika hal tersebut tak dilakukan pasokan solar akan habis 30 November dan  pasokan premium bakal habis pada 19 Desember.

"Nanti setelah Lebaran itu solar dipotong 20 persen dan premium 10 persen secara nasional. Kalau tidak gitu tidak cukup.  Supaya cukup, mulai Agustus dipotong," tuturnya.

Untuk menghindari kelangkaan atas pengurangan kuota tersebut, Pertamina sudah menyiapkan BBM non subsidi, menurutnya dengan begitu bisa membiasakan masyarakat Indonesia menggunakan BBM non subsidi.

"Kami siapkan non subsidi. kami siapkan solar non subsidi. Ini kan sudah ketetapan pemerintah.  Kami biasakan masyarakat untuk ikut prihatin terhadap beban pemerintah," pungkasnya. (Pew/Gdn)