Tahun Pertama, Jokowi-JK Diminta Hapus BBM Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2014-2019. Para pengusahan menilai akan banyak tugas yang harus diselesaikan oleh keduanya dalam masa jabatan 5 tahun.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan salah satu tugas berat dilaksanakan pada tahun pertama pemerintahan Jokowi yaitu mengurangi anggaran subsidi BBM yang selama ini dianggap hanya menjadi beban APBN.

"Subsidi BBM karena angkanya lumayan. Kita sangat yakin harus menjadi skala prioritas di tahun pertama pemerintahan harus segera ditegaskan," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Menuru dia, meskipun subsidi ini sulit untuk dihapuskan secara keseluruhan, namun bisa dilakukan pengurangan secara bertahap sehingga masyarakat tidak langsung kaget dengan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

"Walaupun mungkin atau tidak mungkin 100 persen subsidi dihilangkan tetapi sudah harus segera dikurangi. Kalau saat ini premium Rp 6.500, mungkin dengan dikurangi Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 itu sudah signifikan," lanjutnya.

Dengan pengurangan sejumlah itu saja diyakini Sarman bisa menghemat anggaran hingga sebesar Rp 200 triliun. Dan anggaran tersebut bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur struktur energi lainnya yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

"Memang subsidi bbm ini harus disikapi segera karena ini sangat menganggu cash flow APBN kita," tandas dia. (Dny/Nrm)