Kurangi Beban APBN Pemerintahan Baru, Harga BBM Harus Segera Naik

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom merekomendasikan, Presiden dan Wakil Presiden baru terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi paling lambat kuartal II 2015.

Senior Ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan mengatakan, Jokowi dan JK memiliki ambisi membangun infrastruktur di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, biayanya bisa berasal dari pengalihan subsidi BBM.

"Memang harus dilakukan (kenaikan harga BBM), karena subsidi membuat defisit terus bisa melewati 2,5 persen dan pada akhirnya proyek infrastruktur terbatas. Apalagi Jokowi ambisius proyek infrastruktur," kata Fauzi,   dalam acara analisa ekonomi pasca pengumuman hasil pemilihan Capres, di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Fauzi mengungkapkan, Jokowi paling lambat menaikan harga BBM bersubsidi pada kuartal II 2015. Hal ini tentunya akan meringankan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Paling lambat triwulan kedua 2015, idealnya pemerintah menaikkan BBM di Agustus-September, supaya APBN yang diberikan kepada Jokowi tidak terlalu berat," ungkapnya.

Fauzi menambahkan, semakin telah menaikkan harga BBM maka menunda program infrastrukturnya jadi program infrastruktur terhambat. Menurut Fauzi, beban APBN masa pemerintahan Jokowi bisa semakin ringan jika wacana kenaikan harga BBM direalisasikan pada masa pemerintahan sekarang.

"Ada wacana SBY menaikkan harga BBM setengah, lalu menaikkan setengah oleh Jokowi, intinya harga BBM harus dinaikkan," tutur Fauzi.

Ekonom Standard Chartered Eric Sugandhi menyarankan, dalam melakukan sosialisasi kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintahan Jokowi sebaiknya menjelaskan keputusan tersebut diambil karena untuk dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, bukan untuk menyelamatkan anggaran.

"Bukan menyelamatkan anggaran, tapi untuk membangun infrastruktur," ujar Eric. (Pew/Ahm)