116 Pekerjaan Rumah Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II

Liputan6.com, Jakarta - Para menteri dan pejabat negara di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II harus menuntaskan sebanyak 116 pekerjaan rumah (PR) sampai dengan Oktober 2014. Namun PR Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung tercatat numpuk dibanding menteri lainnya.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN), Armida Alisjahbana merinci, dari aksi penuntasan tersebut, sebanyak 66 aksi merupakan tanggung jawab Kementerian Koordinator Perekonomian, 29 di bawah Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan 21 Kementerian Koordinator Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
   
Dari catatan Kementerian PPN, pekerjaan rumah paling banyak dilimpahkan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 10 aksi, lalu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ada 7 program, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak 6 aksi.

Bahkan ada Kementerian yang hanya mempunyai satu pekerjaan rumah, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Koperasi dan UKM serta lainnya.

"Tapi jumlah ini lebih banyak, karena yang dicatatan tersebut hanya yang akan dipantau dan diperkirakan bisa selesai dalam kurun waktu 100 hari atau periode Juli-Oktober 2014," ungkap Armida di Jakarta, Rabu (23/7/2014) malam.

Kementerian PPN, kata dia, telah membuat prioritas pekerjaan yang mesti dituntaskan Menko Perekonomian sampai bulan kesepuluh ini. Ada 10 pekerjaan rumah, diantaranya, pertama, penyelesaian akuisisi lahan untuk first priority area power block Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah 2x1.000 Mw. Targetnya selesai 10 Oktober 2014.

Kedua, ketersediaan draft final guarantee agreement yang disetujui oleh seluruh potential bidders untuk lelang proyek PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 9 dan 10 dengan batas waktu penyelesaian 10 Oktober ini.

"Penetapan terms and conditions termasuk fiscal terms untuk draft PSC East Natuna pada 10 Oktober ini sebagai PR ketiga," jelas Armida.

Keempat, penyelesaian laporan rekomendasi strategi penurunan subsidi energi yang mencakup subsidi BBM dan listrik untuk diserahkan ke Presiden SBY serta Presiden berikutnya pada 10 Oktober 2014.

Dan kelima, terbitnya instruksi Presiden tentang penanganan dwelling time di pelabuhan sebagai basis penataan multi sektor penanganan dwelling time di berbagai pelabuhan di Indonesia. Tenggak waktunya 10 Oktober 2014. (Fik/Gdn)