Masa Transisi Jadi Waktu Tepat Naikkan Harga BBM Bersubsidi?

Liputan6.com, Jakarta Subsidi BBM menjadi masalah yang harus dihadapi pemerintah baik saat ini maupun pemerintah mendatang. Anggaran subsidi yang semakin besar hingga mencapai hampir Rp 400 triliun  menjadi beban berat bagi APBN.

Ketua Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo), Fransiskus Welirang mengatakan, untuk meringankan beban anggaran ini hanya dapat dilakukan dengan mengurangi anggaran subsidi dan menaikkan harga BBM tersebut.

"Subsidi terbesar ada di BBM. Maka harus dikurangi subsidinya dan harga BBM dinaikan," ujar Fransiskus di Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Dia menjelaskan, saat ini besaran subsidi BBM mencapai Rp 5 ribu per liter atau sekitar 45%. "Subsidi sebesar itu menjadi subsidi yang non-produktif. Kemudian belum lagi terjadi penyelundupan BBM-nya keluar negeri karena harganya murah. Kita kan punya wilayah pantai yang luas," lanjutnya.

Menurut Welirang, pengurangan subsidi BBM ini harus dilakukan secepatnya. Bahkan dia menilai pengurangan tersebut bisa dilakukan pada saat masa transisi pemerintahan berlangsung.

"Yang terbaik bisa dilakukan pada masa transisi ini, tidak perlu menunggu pelantikan. Kalau menunggu pemerintah berganti, itu berarti dilakukan akhir tahun, kita akan menghadapi tahun baru, sedangkan tahun depan masih tahun konsolidasi pemerintah baru," katanya.

Welirang juga menyatakan, kenaikan BBM ini akan lebih baik dilakukan sekaligus dan bukan secara bertahap. Meskipun berisiko menaikan tingkat inflasi, namun hal tersebut dinilai lebih baik dibanding dinaikkan secara bertahap.

"Mungkin bisa dinaikan sampai Rp 3 ribu-Rp 4 ribu. Kalau itu terjadi mungkin inflasi juga akan naik sedikit dari tahun ini yang diprediksi 5%. Tapi dengan begitu penyelundupan (BBM subsidi) langsung hilang. Tetapi BLT (bantuan langsung tunai) harus langsung diberikan kepada mereka yang kurang mampu, langsung disubsidi ke orang," tandasnya. (Dny/Ahm)