Nasib Merpati Terkatung-katung, Ini Komentar Putra BJ Habibie

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah masih saja menggantung nasib PT Merpati Nusantara Airlines (Tbk) yang sudah berada dalam kehancuran. Namun pelaku industri pesawat terbang menilai keputusan soal maskapai penerbangan pelat merah harus dilakukan pada masa pemerintahan mendatang.

Komisaris PT Regio Aviasi Industri (RAI), Ilham Habibie mengaku, pemerintah saat ini mempunyai kesulitan untuk memutuskan dua opsi, yakni konversi utang senilai Rp 7,6 triliun atau justru menutup Merpati.

"Buat nutup, konsekuensinya juga banyak sekali karena ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan sebagainya. Jadi masih ada kesulitan di situ," ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, seperti ditulis Jumat (8/8/2014).

Merpati, kata putra sulung Presiden ke-3 RI BJ Habibie ini sejak pertama melayani jalur-jalur perintis hingga wilayah Timur Indonesia. Hal ini untuk mendukung daerah-daerah yang belum layak secara ekonomi agar dapat memiliki akses penerbangan yang sama dengan wilayah lain.

"Opsi diserahkan ke pihak swasta, nggak bisa karena nggak mungkin mereka mau masuk ke situ (perintis). Itu sudah tugas Merpati," ujar Ketua Harian Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional itu.

Menurutnya, jika Merpati diakuisisi oleh PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) pun sangat sulit karena status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Kalau dilakukan itu (akuisisi) pasti akan terpukul bursa efek. Jadi apabila maskapai diberi tugas melayani jalur perintis seperti Merpati jangan yang perusahaan terbuka," terang Ilham.

Dia mengaku, keputusan nasib Merpati hendaknya diserahkan pada pemerintahan baru. Pasalnya pemerintah perlu mengkaji lebih dalam mengenai opsi-opsi penyelamatan Merpati terkait fundamental.

"Saya nggak mau memberikan opsi mana yang baik. Tapi memang itulah kondisi yang sedang dihadapi pemerintahan saat ini terhadap Merpati," tukas Ilham. (Fik/Ndw)