Terganggu Tawaran Produk Lewat SMS, Laporkan ke OJK

Pokok Pengaturan

OJK mengeluarkan aturan pelaksanaan penawaran produk dan layanan jasa keuangan untuk menyeimbangkan pelaku usaha jasa keuangan tetap tumbuh serta juga melindungi konsumen.

Sehingga level playing field diposisikan sejajar kalau konsumen sebagai mitra tidak hanya obyek. Angin segar ini adalah amanat UU OJK Nomor 21 tahun 2011 terutama pasal 4 huruf C.

Ada lima prinsip perlindungan konsumen yaitu transparansi, keadilan, kehandalan, keamanan data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan konsumen.

Berdasarkan kelima prinsip yang diterbitkan dalam POJK Nomor 1/2013 diterbitkan aturan pelaksanaan SE OJK Nomor 12/2014 yang mengatur penyampaian informasi dalam rangka pemasaran yang bertanggung jawab.

Beberapa pokok pengaturan dalam SE OJK antara lain:

1. Itikad baik konsumen
2. Informasi produk dan layanan akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.
3. Ketentuan mengenai informasi yang dimuat dalam iklan di media antara lain mengenai bahasa, janji, pengembalian uang, kesaksian konsumen, dan anjuran. Ketersesiaan hadiah, proses yang sesuai prosedur, dan penawaran yang tidak menyesatkan, kinerja masa lalu dan proyeksi kinerja, dan penggunaan data riset.
4. Sarana komunikasi pelaku usaha jasa keuangan melalui surat, email, telepon, fax, dan website.
5. Ringkasan informasi mengenai produk dan layanan.
6. Pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.

"Penerbitan SE OJK ditujukan untuk meningkatkan perhatian PUJK terhadap perlindungan konsumen, tidak semata hanya merespons kasus dan pengaduan konsumen yang sering disampaikan melalui call center OJK di telepon 500655," tulis OJK.

Keterlibatan Stakeholders dalam Penyusunan Regulasi

Sesuai aturan OJK maka setiap regulasi melibatkan industri dan narasumber yang kompetensinya disesuaikan dengan regulasi yang disusun.

Dalam seluruh regulasi perlindungan konsumen, OJK intensif diskusi dengan industri yang diwakiliki oleh asosiasi di tiga sektor melibatkan dalam berbagai kegiatan seminar pejabat dari BPKN dan YLKI mendapatkan masukan dari kalangan akademisi dan pakar perlindungan konsumen.

Dengan keterlibatan industri maka pemahaman terhadap latar belakang dikeluarkannya regulasi diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Terkait dengan pengaturan penggunaan freelance telemarketing, maka pelaku usaha jasa keuangan harus melakukan review perjanjian khususnya penggunaan data yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari konsumen.

OJK pun sudah melakukan survei periode Mei-Juli 2014, kesiapan PUJK terhadap implementasi POJK Nomor 1 tahun 2013. Dari 1.186 PUJK secara self assesment 90 persen menyatakan kesiapan memahami dan mengimplementasikan lima prinsip perlindungan konsumen.

OJK menemukan masih ada beberapa aspek dari beberapa sektor industri yang rendah terutama mengenai pelaksanaan eduksi dan penanganan pengaduan.

Untuk pelaksanaan edukasi baru sekitar 68 persen PUJK yaitu bank umum, asuransi dan investasi umum yang mengaitkan pelaksanaan edukasi dengan peningkatan literasi keuangan sementara sisanya menghubungkan kegiatan edukasi dengan kegiatan marketing dan corporate sosial responsibility (CSR).

Sedangkan pelaksanaan penanganan pengaduan dari sampel 1.186 baru sekitar 78 persen yang memiliki unit dan pejabat yang menangani fungsi pengaduan konsumen. Sementara dari self-assesment faktor yang belum dimiliki adalah standarisasi waktu penanganan pengaduan serta masih lemahnya komunikasi dengan konsumen. (Ahm/)