Pemerintah Siap Garap Studi Kelayakan Pemindahan Pelabuhan Merak

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bakal segera menggarap studi kelayakan (feasibility studi/FS) pemindahan Pelabuhan Merak ke kawasan yang lebih memadai. Hal ini dilakukan karena kapasitas pelabuhan tersebut sudah semakin sesak.

"Lokasi Pelabuhan Merak memang sudah tidak memadai sehingga perlu mencari lokasi baru walaupun itu bukan sesuatu yang mudah," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung atau CT usai Rakor Evaluasi Arus Mudik di kantornya, Jakarta, Senin (11/8/2014).

Menurut dia, pihaknya telah menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menggarap studi kelayakan terkait pemindahan terminal Merak ke lokasi yang jauh lebih layak, lebih baik dan lebih memadai.

Sayang ketika ditanyakan terkait target FS dan lokasi pemindahan, CT enggan menjawab. Meski begitu, sambil menunggu proses FS kelar, tambah CT, Pelabuhan Merak harus dapat dioptimalkan semaksimal mungkin dengan berbagai cara.

"Pertama, melakukan pengerukan pelabuhan agar kapal-kapal besar bisa mendarat di semua dermaga yang ada, sambil menunggu terminal baru yang memadai. Alhasil tidak akan terjadi penumpukan truk dan penumpang di pelabuhan itu," ucap dia.

Kedua, CT meminta kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT ASDP (Persero) dapat melakukan pengadaan kapal besar sehingga dapat menampung kontainer maupun truk besar. "Jadi kan ada efisiensi aktivitas ekonomi antara Jawa dan Sumatera," lanjutnya.

Di sisi lain, kata Chairul Tanjung, pemerintah juga menyepakati peningkatan kapasitas Pelabuhan Bakauheni menjadi lebih besar. "Kami memang ingin agar kapasitas Pelabuhan Bakauheni dikaji dan diperluas," cetus CT.

Pembahasan mengenai Pelabuhan Merak dan Bakauheni ini merupakan salah satu topik yang diputuskan dalam Rakor Evaluasi Arus Mudik 2014. Upaya evaluasi sangat penting dijalankan selama satu tahun sebelumnya, agar pemerintah dapat memberikan pelayanan mudik yang lebih baik di Lebaran tahun depan.

Rakor tersebut dipimpin oleh CT, dan dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S Priyatna, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, dan sebagainya. (Fik/Ahm)