Ahok Wajib Minta Restu Pusat jika Hapus BBM Subsidi di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terlebih dulu meminta restu pemerintah pusat (pempus) terkait rencananya menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) di ibukota. Rencananya Ahok bakal mengimplementasikan kebijakan tersebut pada tahun depan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani mengatakan, bagus tidaknya rencana Bupati Belitung Timur itu untuk menghapus BBM subsidi di Jakarta sangat relatif. Terpenting, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan pembicaraan dengan pemerintah pusat jika ingin mengimplementasikan kebijakan itu.

"Ide Pak Ahok harus dikonsolidasikan dulu ke pemerintah pusat untuk mendapatkan kesepakatan," jelas dia kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (11/8/2014).

Dia mengaku, penerapan kebijakan tersebut meski masih dalam wilayah kota seperti Jakarta bukan perkara mudah. Implementasi penghapusan BBM bersubsidi membutuhkan payung hukum dan diskusi cukup lama.

"Harus ada back up atau payung hukum oleh pemerintah pusat. Jadi nggak bisa langsung implementasi, karena perlu ke Pempus dulu, dan disepakati, lalu payung hukumnya bagaimana, baru direalisasikan. Lagipula belum pernah didiskusikan langsung, jadi mungkin menunggu dulu," papar dia.

Langkah pengurangan maupun penghapusan BBM subsidi, diakuinya sangat bermanfaat bagi negara ini. Dengan penghematan konsumsi subsidi BBM, pemerintah mempunyai ruang fiskal untuk mengalihkan belanja subsidi ke hal-hal yang lebih produktif, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

"Kalau semua anggaran diserap BBM, APBN kita nggak punya cadangan untuk bisa membelanjakan ke kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Selain itu, bisa membantu penghematan balance of payment kita, sehingga dapat mengurangi impor BBM," terang Askolani.

Jika impor BBM dapat ditekan, dia bilang, akan semakin menyehatkan neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan Indonesia.

"Ini sudah dikaji dan sangat baik untuk pembangunan kita 5-10 tahun ke depan. Kuncinya memang ada di BBM," tandas dia. (Dny/Nrm)