Usul Ahok Hapus BBM Subsidi Belum Masuk Nota Keuangan

SPBU di Jakarta Pusat Stop Jual Solar Bersubsidi — Pemilik kendaraan diarahkan untuk mengisi kendaraan mereka dengan Solar non-subsidi dan Pertamax Dex, Senin (4/8/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) M Chatib Basri menyatakan jika volume konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan berkurang jika rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghapus BBM bersubsidi di Jakarta mulai berlaku.

Chatib mengatakan, rencana mantan Bupati Bangka Belitung yang akrab disapa Ahok tersebut akan berimbas pada volume BBM bersubsidi, dengan tidak masuknya Jakarta sebagai penerima BBM bersubsidi.

"Betul, akan lebih rendah lagi. Volumenya berkurang," kata Chatib, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Dia memperkirakan pengurangan BBM bersubsidi untuk Jakarta jika kebijakan tersebut diterapkan berkisar antara 1 sampai 1,5 Juta kiloliter (Kl). Meski dia mengaku masih tidak yakin dengan angka tersebut.

"Nanti saya musti nanya sama Pak andin. Kalau nggak salah 1-1,5 juta kl. Tapi jangan di ini dulu, soalnya angkanya musti diverifikasi. Entar salah lagi," tutur dia.

Namun,Chatib menambahkan, saat ini pemerintah belum memasukan usulan Ahok tersebut dalam nota keuangan. Pemprov DKI Jakarta berencana melarang penjualan BBM bersubsidi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) mulai 1 Januari 2015.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin akan terjadi penolakan. Namun pihaknya akan tetap memberlakukan aturan tersebut.

"Pasti mereka akan tolak. Nggak apa-apa. Mereka pasti tolak. Kalau bus kita cukup, kita akan lakukan nanti. Kita sosialisasi dulu," ucap Ahok.

Ahok juga tak menampik, SPBU berpotensi mengalami penurunan pendapatan jika BBM bersubsidi tidak lagi dijual di tempat mereka. Tapi hal ini justru sebagai keuntungan. Karena dengan berkurangnya pembeli BBM bersubsidi, sama halnya pengguna kendaraan pribadi di Ibukota ikut berkurang.

Kendati Ahok memastikan, pihaknya akan melakukan sejumlah penawaran dan insentif kepada SPBU untuk menekan agar kerugian tidak besar.

"Kalau rugi, berarti pembeli kurang kan? Kalau pembeli kurang, yang bawa mobil juga kurang di Jakarta. Logikanya itu," Pungkas dia. (Pew/Nrm)