Pemerintah Bantah Jebak Presiden Baru Soal Harga BBM

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menanggapi pernyataan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dolfie OFP yang menuding pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sengaja menjebak pemerintahan baru untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pasalnya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, anggaran subsidi BBM, bahan bakar nabati (BBN), LPG 3 kilogram (Kg) dan LGV sebesar Rp 291,11 triliun. Defisit anggaran mencapai 2,32 persen dari PDB. Secara keseluruhan, anggaran subsidi baik untuk energi dan non energi mencapai Rp 433,5 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani membantah tudingan tersebut. Menurutnya, proyeksi pagu anggaran pada RAPBN tahun depan sesuai dengan kondisi makro di 2015.

"Sesama pemerintah nggak ada menjebak, karena kita ingin membawa kebaikan, nggak ada sedikit pun niat untuk menjebak. Mana ada pemerintah yang mau menjebak sesama pemerintah. Itu yang kita nilai nggak pas. Niatnya kan untuk rakyat dan bangsa, tinggal cara orang melihatnya saja," tegas dia kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Kata Askolani, pemerintahan SBY akan tetap bertanggung jawab mengamankan fiskal yang sudah menjadi patokan dalam APBN-Perubahan 2014.

"Sampai penghujung tahun ini pun pemerintah tetap bertanggung jawab untuk mengamankannya bagaimana ending-nya bagus dan transisinya pas. Jadi dari pandangan kita auh dari istilah menjebak. Kita setting semuanya kondisi aktual dengan memperhatikan risikonya," tutur dia.

Menurut dia, pemerintahan baru mempunyai gerak lebih besar untuk memperlebar ruang fiskal dengan berbagai cara, termasuk mengurangi subsidi energi dengan mengambil kebijakan penghematan dan sebagainya.

"Lebih enak dan betul-betul ruang geraknya sangat banyak. Kalau sudah diambil pemerintahan sekarang (kenaikan harga BBM), malah kasian pemerintahan baru nggak ada ruang untuk melakukan penyesuaian," tuturnya.

Askolani mengaku, dengan ruang fiskal lebih banyak, pemerintahan baru dapat merealisasikan visi, misi maupun program seperti yang pernah dijanjikan. Dia pun membantah jika pemerintahan SBY hanya mewariskan ruang fiskal senilai Rp 20 triliun untuk pemerintahan baru.

"Nggak benar, ruang fiskal itu banyak. Kalau kita mau diskusi banyak sekali. Bisa dari defisit, penghematan subsidi energi, efisiensi belanja Kementerian/Lembaga. Semua itu bisa dibedah pemerintahan baru supaya lebih mantap," cetus dia.

Dia menyatakan, pemerintahan SBY tetap berjuang menjaga volume BBM subsidi yang dipatok 46 juta kiloliter sampai akhir tahun ini. Caranya dengan melakukan pembatasan kuota penyaluran BBM subsidi di beberapa daerah di Indonesia.

"Mudah-mudahan dengan pembatasan, arahnya bisa terjaga di 46 juta kl. Nggak usah pakai andai-andai," imbuh Askolani. (Fik/Nrm)

* Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!