Ide Tol Laut Jokowi Mustahil Terwujud Karena Kendala Ini

Proyek pembangunan tol pengganti tol Porong di atas Kali Porong, Sidoarjo, Jatim. Infrastruktur yang memiliki lebar 120 meter ini meliputi jalan tol selebar 50 meter (25 meter Surabaya-Porong dan 25 m

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu mengkhawatirkan ide tol laut bakal terealisasi di masa kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasalnya, ada dua hambatan yang bakal menghadap implementasi program tersebut.

"Tol laut Jokowi jangan mimpi bisa terwujud kalau uangnya nggak ada. Ini kendala pertama yang akan dihadapinya mengingat ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan pemerintahan saat ini sangat terbatas untuk pemerintahan baru," jelas dia kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Said menyoroti, dalam Rancangan APBN 2015, anggaran program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah terikat sehingga tak memberikan ruang gerak lebih leluasa untuk pemerintahan baru memasukkan program sesuai visi misinya.

"Anggaran yang terikat sudah banyak, jadi anggaran Jokowi-JK nggak sampai Rp 100 triliun. Kalau mau nambah, tentu harus menaikkan defisit anggaran, sementara batas amannya tiga persen dari PDB. Artinya suruh nambah utang supaya bisa belanja," ujarnya.

Hambatan kedua, kata dia, program tol laut Jokowi-JK sulit terealisasi jika pelayanan kapal laut di seluruh pelabuhan di Indonesia masih berlarut-larut. "Kalau pelayanan pelabuhan itu harus dua hari, karena kapal besar kan mengejar waktu, jangan sampai berhari-hari. Jadi indikator pelayanan juga harus diubah," tukas dia. (Fik/Ndw)