Pengusaha Usul Pembentukan Kementerian Megapolitan

Liputan6.com, Jakarta - DKI Jakarta meski memiliki peran sebagai ibu kota negara, namun masih memiliki setumpuk persoalan yang harus segera dibenahi seperti banjir, kemacetan dan sampah.

Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, untuk mempercepat pembenahan dan pembangunan infrastruktur ibu kota, maka harus dibentuk kementerian khusus untuk menangani hal ini yaitu Kementerian Megapolitan.

Dia mengungkapkan, kementerian ini dibutuhkan untuk melakukan melakukan koordinasi dengan daerah penyangga DKI Jakarta sehingga tantangan dan permasalahan ibukota bisa diatasi secepatnya.

"Kementerian ini akan mengkoordinir kebijakan pembangunan di wilayah Jabodetabek," ujar Sarman dalam fokus diskusi Mengintip Kabinet Ekonomi Jokowi-JK di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2014).

Dia menjelaskan, sebenarnya gagasan tersebut sudah telah ada sejak masa Sutiyoso menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Namun hingga saat ini gagasan tersebut belum terlaksana.

"Gagasan ini sebenarnya sudah lama, sejak gubernurnya Pak Sutiyoso. Dan Kementerian Megapolitan sebenarnya tidak perlu lama-lama, cukup 10 tahun saja juga sudah terbentuk ibukota yang baik dan bisa berkoordinasi dengan wilayah lain," kata Sarman.

Menurut Sarman, agar kementerian ini bisa terwujud, maka dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik dari pemerintah, DPR maupun masyarakat.

"Diharapkan DPR yang baru nanti dapat melanjutkan pembahasan Undang-Undang Megapolitan yang akan melahirkan sebuah lembaga yang memiliki otoritas untuk mengurus persoalan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur," tandasnya. (Dny/Ahm)

*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!