Kesejahteraan Tak Rata Sebab Jakarta Masuk Kota Kumuh Dunia

Gedung dan apartemen mewah pun menghiasi pemukiman warga yang terlihat kumuh dan tidak rapih. (Liputan6.com/Abdul Aziz Prastowo)

Liputan6.com, Jakarta - Meski berstatus ibukota negara, namun Jakarta masuk ke dalam empat kota kumuh di kawasan Asia. Hal ini diungkapkan Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla dalam Talkshow bertajuk Ekonomi Biaya Tinggi di Sektor Properti di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

"Saat ini tinggal empat kota di Asia yang masih kumuh, yaitu Jakarta, Manila, Dakar dan Kalkuta. Kita tidak menemukan rumah yang tidak beraturan di Singapura, Bangkok, jangan bicara Tokyo dan China. Kita bagian dari yang tertinggal dari hunian," ujar dia di Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Padahal jika dilihat pada daerah perkantoran di Jakarta seperti di Jalan Jenderal Sudirman atau Jalan HR Rasuna Said (Kuningan), keberadaan gedung-gedung bertingkat di daerah tersebut tidak kalah dengan Singapura dan Hongkong.

"Kalau kita berdiri di Senayan dengan gedung-gedung bertingkatnya, sama seperti Singapura, Hong Kong, Tokyo, atau di jalan Kuningan. Tapi kita baru jalan ke 500 meter ke belakang lihat kekumuhan luar biasa," lanjut dia.

Sebagai salah satu kota besar, pertumbuhan hunian di Jakarta dinilai seharusnya dapat seimbang sehingga jarak antara kelas atas dan kelas menengah ke bawah tidak ada.

"Kalau bicara sebagai contoh tidak jauh beda dengan surabaya. Rumah termewah dan terkumuh ada di sini. Jaraknya jauh sekali. Terus terang ke pedalaman pedesaan tidak menemukan yang dahsyat seperti itu. Di Jawa Barat, Sulawesi, pemerataan jauh lebih baik kita merasa pendapatan di daerah ada keseimbangan tapi tidak di kota besar," jelas dia.

Oleh sebab itu, dibutuhkan peran pemerintah melalui kebijakan untuk menekan tingkat kesenjangan ini. Karena dengan kesenjangan yang semakin tinggi, maka ketentraman di masyarakat akan semakin sulit terwujud.

"Membutuhkan pertumbuhan dan keadilan. Tanpa pemerataan tidak akan menimbulkan ketentraman. Akhirnya rumah nanti seperti benteng, kawat berduiri, tembok tinggi, untuk menjaga. Kita memahami kebijakan apa yang bisa ditempuh pemerintah agar tumbuh berkeadilan khususnya di bidang hunian," tandas JK. (Dny/Nrm)