Sukses

Buruh Minta Jokowi Cari Cara Lain Tutupi Anggaran BBM Subsidi

Pemerintah bisa tutupi kekurangan anggaran BBM Subsidi dengan menghemat anggaran kementerian seperti biaya perjalanan dinas atau seminar.

Liputan6.com, Jakarta - Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut agar pemerintah tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Mereka pun meminta pemerintah mencari cara lain untuk menutupi beban anggaran subsidi  bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin meningkat.

"Pemerintah baru harus melakukan upaya dan kebijakan kreatif untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Beban Negara (APBN) tanpa harus menaikan harga BBM,"  ujar Presiden KSPI, Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (31/8/2014).

Dia mengatakan masih banyak solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencukupi anggaran BBM subsidi, antara lain dengan menghemat anggaran kementerian seperti biaya perjalanan dinas atau seminar di hotel mewah.

Selain itu, pemerintah juga bisa mengganti bahan bakar pembangkit listrik PT PLN (Persero) dari solar ke batu bara atau gas karena subsidi BBM untuk PLN hampir 25 pesen dari total subsidi BBM.

"Pemerintah bisa merevisi kontrak harga jual gas tangguh ke China menjadi harga internasional sehingga ada triliunan rupiah akan masuk kas negara atau APBN," lanjutnya.

Selain itu masih ada sisa anggaran (silpa) yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menutupi kekurangan anggaran subsidi. Hal ini dinilai lebih baik bagi masyarakat ketimbang harus menaikan harga BBM bersubsidi.

"Kemudian upaya yang bisa dilakukan sebagaimana yang disampaikan parpol tertentu setahun yang lalu adalah dengan memanfaatkan silpa yang berkisar Rp 30 triliun per tahun," ungkap dia.

Menurut Iqbal, pada periode kepemimpinan mendatang merupakan saat bagi Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk membuktikan janji kampanyenya yang pro rakyat dan bukan pro neolib.

"Karena dalam hitungan buruh, bila harga BBM naik 20 persen hingga 40 persen maka daya beli buruh turun 50 persen, dari near poor (hampir miskin) menjadi poor (miskin)," katanya.

Dan jika pemerintah tetap menaikan harga BBM bersubsidi, Iqbal mengklaim akan ada aksi unjuk rasa dan mogok yang dilakukan oleh massa buruh pada Oktober atau November mendatang.

"Oleh karena itu, KSPI akan mengorganisir mogok nasional pada Oktober atau November yang akan diikuti oleh lebih dari 2 juta buruh di seluruh Indonesia bila harga BBM subsidi naik dan tuntutan lainnya adalah naikan upah minimum 30 persen," tandasnya. (Dny/Gdn)


*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.