Sukses

Bikin Tol Laut, Pengusaha Pelayaran Minta Subsidi ke Jokowi

Pengusaha pelayaran meminta pemerintahan baru Jokowi-Jusuf Kalla dapat membangun infrastruktur di sektor maritim agar tol laut terwujud.

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Indonesia National Shipowners Association (INSA) meminta subsidi kepada pemerintah Joko Widodo (Jokowi) apabila ide tol laut direalisasikan. Ini sebagai kompensasi dari rencana pembangunan tol laut yang diperuntukkan bagi kapal berkapasitas 3.000 TEUs.

"Kami masih mempertanyakan maksud dari tol laut, apakah itu pendulum nusantara atau bukan. Menggunakan 3.000 TEUs dari Barat ke Timur, dan Timur ke Barat membawa apa? Karena di Timur tidak ada barang," tutur Ketua INSA, Carmelita Hartoto di acara Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan MP3EI di Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Dia mengaku, pengusaha pelayaran kerap merugi karena distribusi kargo dari Barat ke Timur mencapai 80 persen, namun ketika kembali dari Timur ke Barat hanya mengangkut 20 persen kargo.

"Ini justru akan menjadi subsidi, yakni subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal 3.000 TEUs tadi," keluhnya.

Carmelita menjelaskan, selama ini sebagian besar perusahaan pelayaran hanya memiliki kapal berkapasitas maksimal 1.700 TEUs. Bukan karena tak mampu membeli kapal berukuran 3.000 TEUs, namun lebih karena manfaatnya yang belum bisa digunakan di Indonesia.

"Bukannya kami nggak sanggup beli kapal 3.000 TEUs, karena banyak pengusaha pelayaran yang punya kapal rig atau kapal lain seharga miliaran dolar AS. Jadi kalau dikatakan pengusaha pelayaran nggak punya duit buat beli kapal besar, salah," tegasnya.

Hanya saja, tambah dia, ini terkait dengan infrastruktur maritim yang masih minim di Indonesia. Carmelita mencatat, saat ini ada sekira 14 ribu kapal laut yang membutuhkan akses infrastruktur dari Sabang sampai Merauke.

"Kapal punya, yang nggak punya itu infrastruktur. Inilah yang harus dibangun, dikembangkan supaya mimpi Pak Jokowi bisa terwujud," cetus Carmelita.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ Lino mengaku, pemerintah, BUMN, operator pelabuhan dan pengusaha pelayaran harus berbenah diri di sektor maritim dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Contohnya untuk MEA, barang dari Thailand dapat dengan mudah dikirim ke Pontianak, Ambon dan Kupang karena internasional shipping sangat murah. Ini bisa mengancam pasar Indonesia. Jadi paling penting konsep pendulum nusantara termasuk tol laut harus menekankan bagaimana menekan ongkos logistik supaya lebih kompetitif," imbuh dia. (Fik/Ahm)

 

 

*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!


 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.