Anggota BPK Harus Bebas Intervensi Partai

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta agar instansi pemeriksa keuangan milik negara tersebut bebas dari anggota partai politik sehingga lembaga tersebut bebas dari intervensi. Oleh sebab itu, perlu dibuat tim khusus seleksi.

Hal tersebut diungkap oleh peserta seleksi incumbent yaitu Inspektur Utama BPK Mahendro Sumardjo usai Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota BPK RI periode 2014-2019 dengan Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Menurut Mahendro, dengan aturan yang berlaku saat ini, proses seleksi ini masih memungkinkan untuk berbagai kalangan, termasuk dari anggota partai politik atau anggota DPR.

"Itu sah-sah saja karena dalam aturan UU (Undang-Undang) nomor 15 tahun 2006 masih memungkinkan semua warga masyarakat untuk mengikuti. Selama UU terbuka seperti, itu kita tidak bisa mengatakan apa-apa, termasuk kami dari BPK," ujarnya.

Selain itu, menurutnya, selama proses seleksi anggota BPK ini masih melalui fit and proper test di DPR, maka kemungkinan intervensi dari partai politik tetap akan ada.

"Menurut saya susah untuk menjauhkan intervensi itu, karena dengan mekanisme seperti ini di DPR yang secara politis, itu (intervensi) masih bisa dilakukan," lanjut dia.

Sumardjo mengungkapkan, jika ingin proses seleksi ini terbebas dari intervensi parpol, maka harus dibuat tim seleksi sendiri yang lebih independen. Dengan demikian, tidak ada campur tangan parpol didalamnya.

"Ke depan dilakukan oleh tim seleksi, yang hasilnya nanti sesuai dengan kriteria yaitu objektif dan profesional, nanti baru di fit and proper test. Seperti KPK saja. Tetap memang dalam aturan BPK pasal 6, anggota BPK, pemeriksa dan lainnya dilarang terlibat dalam politik praktis, kalau terpilih maka harus keluar (dari parpol)," tandasnya. (Dny/Gdn)


*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!