Meski Lebih Efisien, Penggabungan Kementerian Penuh Risiko

Liputan6.com, Jakarta - Tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla tengah mengkaji kemungkinan untuk melakukan penghapusan atau penggabungan kementerian. Hal ini dinilai akan memberikan dampak pada efisiensi anggaran pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasojo mengakui bahwa dengan adanya penghapusan atau penggabungan kementerian akan berdampak pada efisiensi anggaran.

"Pasti akan berpengaruh terhadap tunjangan jabatan, terhadap penganggaran untuk program. Tapi yang pasti anggaran jabatan, seperti tunjangan jabatan pasti berkurang," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Namun demikian, dia mengatakan belum mengetahui seberapa besar efek penghapusan ini terhadap tingkat efisiensi anggaran pemerintah. Hal ini karena masing-masing kementerian punya banyak program sehingga harus dihitung satu per satu.

"Tapi kami belum cek secara detail berapa efisiensi yang bisa diperoleh oleh pemerintah dengan menghapuskan atau menggabungkan kementerian-kementeriannya. Karena harus di cross check lagi program-program didalamnya, berapa yang dihapus dan lain-lain," lanjutnya.

Selain itu, Eko juga mengingatkan bahwa untuk melakukan perampingan kementerian bukan perkara yang mudah dan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dan berbagi program di antara kementerian yang digabungkan.

"Seperti dulu butuh waktu 2 tahun, itu pun belum selesai. Bahkan sampai sekarang imbasnya juga belum selesai. Karena penempatan orang kembali butuh waktu. Ya itu juga kalau ada jabatan yg kosong, kalau tidak, repot," katanya.

Sementara itu, jika proses penggabungan kementerian dilakukan mulai sekarang juga dinilai sangat beresiko karena pemerintahan saat ini masih berlangsung dan pelayanan kepada masyarakat juga harus terus berjalan.

"Akan ada resiko karena pelayanan harus terus berjalan, penyelenggaraan pemerintah tetap berjalan, jadi kalau saat ini terlalu radikal, khawatirnya resiko terlalu berat sehingga banyak hal yang tidak bisa jalan. Jadi memang diantara visibility politik dan visibility ini (perampingan) harus dipertimbangkan," tandasnya. (Dny/Gdn)


*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!