Jokowi Diminta Pilih Calon Menteri ESDM Berintegritas

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta memilih jajaran kabinet yang berintegritras. Terutama untuk menduduki instansi yang penting, salah satunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Calon Menteri ESDM dinilai harus memiliki sejumlah syarat penting yakni memahami tata kelola migas dari hulu hingga hilir. Selain itu juga harus memiliki keberanian dan integritas untuk membersihkan sektor migas dari berbagai mafia dan kelompok kepentingan yang sudah merusak.

"Dia harus punya integritas karena sistem di sektor migas sudah rusak dan sudah terbentuk lama. Jangan sampai seperti ustadz di kampung maling," tegas Pengamat Kebijakan Migas Yusri Usman di Jakarta, Senin (15/9/2014).

Sejumlah nama disebut akan menduduki posisi Menteri ESDM antara lain Mantan Direktur Jenderal Energi Terbarukan Kementerian ESDM Luluk Sumiarso.

Adapula Anggota Dewan Energi Nasional Tumiran.  Raden Priyono, Kepala BP Migas periode 2008-2013. Bekas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Evita Legowo hingga Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan Pengendalian Pembangunan.

Yusri mengingatkan Rudi Rubiandini yang dulu dianggap bersih, dosen teladan, ketika masuk sistem yang sudah rusak malah berbalik arah ikut terbawa sistem yang rusak dan kemudian terlibat korupsi.

Dia menambahkan, dari fakta persidangan Rudi Rubiandini baik sebagai saksi maupun tersangka di pengadilan tipikor, terungkap bahwa sebagian pemberian yang US$ 500 ribu ada ditagih anggota DPR dari janji Kepala BP Migas sebelumnya.

Dia juga menyebutkan, Pimpinan BP Migas sebelum Rudi Rubiandini yakni Raden Priyono. BP Migas sendiri dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 November 2012 dan kemudian berganti menjadi SKK Migas "Harusnya Raden Priyono diperiksa dan dihadirkan di persidangan," tegas Yusri.

Untuk itu, Yusri, meminta ada komitmen kuat dari presiden terpilih Jokowi untuk memperbaiki sektor migas dengan tidak memilih calon menteri atau pejabat pendukung yang diduga bermasalah. Jika tidak, apa yang diucapkan dengan hendak memberantas mafia migas hanya slogan semata.

Menurut Yusri, Raden Priyono diduga bermasalah karena sebelumnya pernah disebut dalam dokumen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait impor kapal Joko Tole dan juga kepindahan Gedung BP Migas ke Wisma Mulia yang diduga merugikan keuangan negara.

"Data itu kan bukan keluar dari LSM, itu disebutkan oleh BPK yang memang bertugas melakukan audit dan akan disampaikan akan diserahkan ke DPR, Mabes Polri, sampai KPK," tegas dia.

Hanya, Yusri merasa heran, data BPK itu sampai sekarang justru tidak pernah ditindaklanjuti oleh penegak hukum sehingga memunculkan pertanyaan besar. "Apakah dengan diamnya ini mereka terlihat. Ini kan juga harus diungkap karena menyangkut nama Priyono sendiri," ujar Yusri.

Jika seorang calon menteri terlibat masalah, maka akan rentan jadi alat tawar sehingga justru kerjanya tidak maksimal. Mereka yang berkepentingan dengan sektor migas akan selalu mencari-cari kesalahan.

Untuk itu, jelang penentuan nama-nama resmi calon menteri, ia berharap sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK, untuk lebih aktif melakukan kroscek menelusuri rekam jejak para calon menteri.

"Misal KPK dan PPATK kan akan beri masukan ke Jokowi-JK, ini harus terus dicermati terkait  konsistensi Jokowi - JK yang berniat memberantas mafia migas. Jangan sampai revolusi mental ini omong doang. Misal memberantas mafia migas justru malah memilih sejumlah nama atau mendekati nama-nama yang sering disebut justru dekat dengan mafia migas seperti eks dirut Pertamina Ari Soemarno dan Raden Priyono" tandas dia. (Amd/Nrm)


*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!