Profesional Dominasi Kabinet Jokowi Bukan Jaminan Tak Ada KKN

Liputan6.com, Jakarta - Struktur kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah terbentuk. Komposisi kalangan profesional lebih banyak mengisi jabatan menteri ketimbang dari orang partai.

Lalu dominasi profesional dalam kabinet ini apakah akan menjamin pemerintahan Jokowi akan bebas dari godaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)?.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Padjajaran Bandung, Ina Primiana mengatakan, pembentukan struktur kabinet Jokowi yang sudah disusun secara apik belum tentu menghilangkan budaya korupsi dalam sekejap mata. Sehingga perlu adanya upaya keras dari Presiden baru untuk memilih menteri yang benar-benar memiliki rekam jejak baik.

"Mau 18 profesional, 16 partai belum menjamin reformasi birokrasi jalan, dan hilangnya korupsi dari negeri ini. Makanya Pak Jokowi harus memilih menteri yang bersih, rekam jejak baik, tidak punya masalah di masa lalu," tutur dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Pada Kementerian strategis, tambah Ina, Jokowi perlu mengisi menteri dari kalangan profesional. Dan sangat tepat bila kalangan profesional ini berada di Kementerian Keuangan, Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Pertanian.

"Harusnya ditambah Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dari kalangan profesional karena kita ingin punya menteri berkarakter yang menangani sektor riil," tegasnya.

Terpisah, Ekonom dari Standard Chartered Bank Eric Sugandhi menyatakan, korupsi tidak serta merta bisa hilang walaupun Presiden berupaya mencari sosok menteri yang lebih banyak berasal dari kalangan profesional daripada partai.

"Tapi kalau keputusannya Jokowi sudah begitu, maka artinya dia yakin ini lebih baik. Mau kalangan profesional atau partai sama saja, yang penting cocok dan bisa bekerjasama dengan Jokowi-JK. Soal korupsi nggak bisa cepat hilang, minimal dikurangi," tukas dia.

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan ada 34 kementerian yang akan membantunya bersama Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla. "Pada sore ini telah kita putuskan jumlah kementerian, ada 34 kementerian," ujar Jokowi.

Jokowi yang kini masih berstatus Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan, komposisi menteri berasal dari kalangan profesional sebanyak 18 orang dan 16 profesional-partai. (Fik/Nrm)

*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!