Sukses

Banyak Kasus, Menteri ESDM Harus dari Profesional atau Akademisi

Presiden terpilih Joko Widodo diminta untuk tidak memilih sejumlah calon menteri ESDM yang diduga terkait sejumlah kasus.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) terus mematangkan kabinet pemerintahannya. Senin (16/9/2014), Jokowi-Jusuf Kalla mengumumkan 34 menteri akan mengisi jajaran pemerintahannya.

Jokowi pun diminta tidak salah pilih menempatkan orang-orang pilihannya, salah satunya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ini mengingat banyaknya kasus korupsi di lingkaran sektor minyak dan gas.

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi meminta agar presiden terpilih Joko Widodo untuk tidak memilih sejumlah calon menteri ESDM yang diduga terkait sejumlah kasus.

Dikabarkan, salah satu calon yang diduga terkait dengan sejumlah kasus yakni Raden Priyono (RP) yang tak lain mantan Kepala BP Migas.

Raden Priyono sebagaimana disebut dokumen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diduga terlibat dalam pengadaan impor kapal tanker Joko Tole dan perpindahan gedung BP Migas ke Wisma Mulia.

Uchok merasa heran, meski Priyono pernah disebut-sebut akan diperiksa oleh KPK namun tidak juga dilakukan. Di sisi lain, ia juga menilai, jika calon itu memiliki masalah hukum maka dalam jangka panjang akan memberatkan kabinet Jokowi sendiri.

"Itu jelas akan memberatkan pemerintahan Jokowi sendiri. KPK kan bisa memanggil Priyono untuk meminta keterangan agar lebih jelas," kata dia, Selasa (16/9/2014).

Ia berharap, sosok yang akan duduk di kursi menteri ESDM akan lebih baik dari kalangan akademisi atau profesional untuk menghilangkan pengaruh politik.

Calon dari kalangan akademisi dan profesional dikatakan masih banyak yang bisa dipilih. Bahkan, jika Jokowi berani, calon dari kalangan aktivis bisa dipilih asal memiliki kemampuan pemahaman di sektor migas.

"Jangan ambil mantan pejabat apalagi yang diduga bermasalah hukum, dari kalangan akademisi dan profesional juga masih banyak," tegas dia.

Pengamat Kebijakan Migas Yusri Usman sebelumnya mengatakan calon menteri ESDM harus punya integritas karena sistem di sektor migas sudah rusak dan sudah terbentuk lama. Tak heran mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ikut terseret kasus.

Yusri menambahkan, dari fakta persidangan Rudi Rubiandini baik sebagai saksi maupun tersangka di pengadilan tipikor, terungkap bahwa sebagian pemberian yang US$ 500 ribu ada ditagih anggota DPR dari janji Kepala BP Migas sebelumnya yakni Raden Priyono.

BP Migas sendiri dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 November 2012 dan kemudian berganti menjadi SKK Migas "Harusnya Raden Priyono diperiksa dan dihadirkan di persidangan," tegas Yusri.

Jika seorang calon menteri terlibat masalah, maka akan rentan jadi alat tawar sehingga justru kerjanya tidak maksimal. Mereka yang berkepentingan dengan sektor migas akan selalu mencari-cari kesalahan.

Untuk itu, jelang penentuan nama-nama resmi calon menteri, ia berharap sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK, untuk lebih aktif melakukan kroscek menelusuri rekam jejak para calon menteri. (Pew/Nrm)


*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini