Jokowi Janji Perbaiki Birokrasi Bisnis

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu penghambat masuknya investasi ke Indonesia yaitu soal perizinan yang dinilai sulit bagi pengusaha. Presiden Terpilih Joko Widodo mengakui keluhan soal hal tersebut.

"Banyak tamu yang mau investasi, keluhannya mirip yaitu soal pertama perizinan, ini penyakit," ujarnya di Jakarta, Kamis malam (18/9/2014).

Bahkan upayanya untuk menyelesaikan masalah itu melalui pelayanan satu pintu atau one services juga masih memiliki banyak halangan. Namun dia yakin jika terbiasa, maka semuanya akan berjalan sebagai budaya birokrasi yang baik.

"Tadinya mau buat one service, tapi belum bisa sempurna. Tapi kalau itu diawasi terus, itu bisa jadi budaya kerja asal ada sistemnya. Saya tidak pintar buat program itu, nyatanya bisa, IMB (izin mendirikan bangunan) online bisa. Hanya masalah niat, mau atau tidak mau," lanjutnya.

Selain soal perizinan, masalah yang kerap dihadapi investor yaitu soal kebijakan di beberapa kementerian berdiri sendiri sehingga menjadi tumpang tindih.

"Pernah gubernur di wilayah Kalimantan bilang ke saya di sana sengketa sekitar 857 kasus, itu soal tambang dan perkebunan, tambang dengan rakyat, perkebunan dengan rakyat, macam-macam. Ini karena kita tidak punya policy yang jelas, semua harus pada peta yang sama. Itu bari 1 provinsi, kita ada berapa provinsi? Tidak bisa seperti ini diteruskan," jelasnya.

Karena itu, Jokowi berjanji akan memperbaiki semua sistem birokrasi yang rumit agar lebih sederhana. Dia juga meminta para investor yang memiliki banyak uang untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Semua memang harus dikerjakan, yang rumit disimpelkan, bukan dibalik-balik, yang harusnya mudah malah dipersulit. Kita tidak bisa lincah karena mentok pada aturan-aturan. ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kita. Revisi juga perlu kuat di dewan (DPR). Yang punya uang digunakan untuk investasi. Kalau (masalah) yang kecil-kecil jangan ke kita, yang besar-besar baru ke kita," tandasnya. (Dny/Nrm)