Pengusaha Minta Jokowi Pangkas Perjalanan Dinas PNS

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk melakukan penghematan pada anggaran belanja pegawai pemerintahan termasuk pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini dinilai menjadi salah satu cara untuk menekan defisit anggaran negara.

"Yang penting semua pembiayaan-pembiayaan yang perlu daripada PNS dikurangi, ini cost yang bukan main," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi di Jakarta, seperti ditulis Jumat (19/9/2014).

Dia menyebutkan bahwa alokasi anggaran perjalanan dinas instansi pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah sebagai salah satu pos yang pertama kali harus dilakukan penghematan.

Sofjan mencontohkan, untuk seorang bupati di daerah saja dalam waktu setahun melakukan perjalanan dinas ke Jakarta mencapai 80 kali perjalanan. Itu dilakukan untuk memenuhi panggilan dari berbagai lembaga dan departemen di tingkat pusat.

"Dia tinggal di Jakarta paling tidak dua hari. Jadi kalau ditotal, dia kerja di daerahnya hanya setengah tahun, setengahnya tahun di sini (di Jakarta)," lanjutnya.

Dengan memotong perjalanan dinas ini saja, menurut Sofjan akan mampu memberikan penghematan anggaran hingga mencapai Rp 50 triliun.

Ini belum lagi jika mau mengurangi kegiatan rapat yang biasanya dilakukan di luar kantor, maka akan lebih banyak lagi anggaran yang bisa diselamatkan.

"Kalau bisa dipotong ongkos itu semua, mereka (pejabat daerah) tidak perlu datang ke sini dan pakai telepon saja, bisa hemat Rp 50 triliun. Itu baru perjalanan dinas, belum rapat di hotel. Di kantor saja kan ada ruang rapat masa harus rapat di hotel, itu kan cuma cari-cari uang tambahan saja," tandas dia. (Dny/Ndw)