Jokowi Harus Rayu Swasta Demi Wujudkan Proyek Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bisa memanfaatkan dana dari investor swasta untuk merealisasikan proyek-proyek infrastruktur yang termuat dalam visi-misinya. Agar para investor tergoda untuk berinvestasi, Jokowi harus merayu dengan memberikan jaminan dan insentif yang menguntungkan untuk para investor.

Contohnya, proyek tol laut yang akan menghubungkan wilayah Indonesia dari barat sampai timur melalui jaringan laut, pemerintah harus menyiapkan infrastruktur pada wilayah-wilayah tersebut.

"Pemerintah jamin investor artinya memang dari sana ada untuk dibangun infrastruktur. Misalnya, ada minyak sawit mentah (CPO) bikin industri turunnya ketika pemerintah butuh itu. Untuk menarik swasta. Dipetakan ulang potensi daerah,"kata Ekonom Universitas Padjajaran Ina Primiana saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Sabtu (20/9/2014).

Pemberian insentif juga penting untuk mendorong investor menanamkan modalnya di proyek infratruktur. Ina menyebut di antaranya dengan pemberian tax holiday dan tax allowance.

Dia menuturkan, menggunakan dana swasta merupakan salah satu alternatif. Untuk mengurangi bengkaknya anggaran negara  pemerintah terpilih mesti segera memotong alokasi subsidi BBM.

Namun, hal yang tak boleh dilepaskan adalah pemerintah mesti konsisten dalam menjalankan kebijakannya. Pemerintah tidak boleh kontra produktif dalam menetukan kebijakan.

"Jadi itu pemerintah harus satu langkah. Jangan sampai mengurangi subsidi BBM, tapi di sisi lain launching mobil murah. Peraturan yang dibuat kontra produktif," tandas dia.

Sebelumnya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan ada kekurangan anggaran untuk biaya proyek infrastruktur Jokowi sebesar Rp 92,74 triliun. Sementara ketersediaan anggaran negara hanya Rp 143,9 triliun dan total kebutuhannya mencapai Rp 236,64 triliun. (Amd/Ndw)