Jagoan Pengusaha Buat Menko Perekonomian di Kabinet Jokowi

tim transisi Jokowi-JK — Jokowi bersama anggota Tim Transisi (foto: @aktivitasjokowi)

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha memiliki jagoan untuk menduduki bangku menteri koordinator bidang perekonomian (menko) di Kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (KADIN) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menjagokan memilih Chairul Tanjung (CT) untuk kembali mengisi jabatan Menko Perekonomian. Meskipun baru menjabat selama tiga bulan, menurut dia, CT berhasil menyelesaikan satu persatu masalah yang ada di Kemenko Perekonomian.

"Kami melihat banyak terobosan yang beliau (CT) lakukan. Hambatan investasi beliau langsung turun ke lapangan menyelesaikan. Kami menginginkan menko yang pro aktif dan memahami betul-betul dunia bisnis," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Sabtu (20/9/2014).

Dia mengatakan, kesuksesan CT terlihat di mana dia berhasil menyelesaikan hambatan pembangunan pembangkit listrik di Batang, Jawa Tengah. CT turun langsung ke lapangan dan melakukan negosiasi dengan masyarakat setempat terkait pembebasan lahan.

CT juga berhasil menyelesaikan masalah transaksi menggunakan rupiah di pelabuhan. Selama ini, transaksi di pelabuhan kerap kali menggunakan mata uang asing.

"Ini dalam rangka penguatan rupiah dalam rangka transaksi perekonomian kita. Memang tiga bulan bukan sebuah jaminan akan tetapi karena pengusaha yang dimulai dari bawah tentu paham tantangan dan permasalahan dunia usaha," lanjutnya.

Lebih dari itu, kinerjanya dianggap lebih baik dari menko sebelumnya. Terbukti dari dari usahanya menjaga harga daging menjelang dan sesudah lebaran Idul Fitri. Terang Sarman, hal tersebut dikarenakan CT aktif melakukan komunikasi dengan kementerian terkait.

Jika benar, CT kembali terpilih kembali menjadi Menko ada beberapa pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. Sarman menyebut mesti ada dorongan untuk meningkatkan daya saing dunia usaha terlebih menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Lalu percepatan pembangunan infrastruktur. Hal itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para investor yang akan menanamkan modal. Kemudian, Menko Perekonomian tentu harus bisa menjaga harmonisasi antar kementerian yang bergerak di bidang ekonomi.

"Selama ini kadang ego sektoral masing kementerian sangat menonjol dan itu menghambat pergerakan dunia usaha," tandas dia. (Amd/Ndw)