Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Tak Boleh Dipukul Rata

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintahan baru yang dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sekitar Rp 3.000 per liter dinilai realistis untuk mengerem penerimaan negara.

"Kalau dari ukuran jebolnya subsidi BBM selama ini, kenaikan itu ya realistis," kata Pengamat Energi Iwa Garniwa saat berbincang dengan Liputan6.com, seperti yang dikutip di Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Namun yang tidak realistis menurutnya adalah ketika kenaikan harga BBM bersubsidi dipukul rata semua wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seharusnya kenaikan harga BBM bersubsidi disesuaikan dengan tingkat ekonomi daerah, sehingga menimbulkan rasa keadilan.

"Harga harus berkeadilan yaitu Rp 3.000 per liter naik untuk Jawa, yang lain lebih rendah itu basis kemampuan ekonomi setempat. Regionalisasi harga BBM maka itu adil," paparnya.

Selain mewujudkan rasa keadilan, regionalisasi kenaikan harga BBM bersubsidi juga bertujuan untuk meratakan pertumbuhan. Dengan harga BBM bersubsidi yang lebih murah akan menarik pengusahan mengembangkan usahanya, sehingga perekonomian daerah tersebut bisa maju seperti daerah lain.

"Tidak bisa lagi berdasarkan kota, tapi provinsi. Kalau tidak bisa, berdasarkan pulau biar gampang keseragamannya," tutur dia. (Pew/Ndw)