Kadin Minta Jokowi Pertahankan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Liputan6.com, Jakarta - Wacana peleburan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) digabung dengan Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan dinilai merupakan langkah yang kurang tepat oleh kalangan dunia usaha karena akan mengecilkan potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang saat ini belum tergarap secara optimal.

Konon peleburan dua kementerian tersebut dimaksudkan untuk merampingkan kabinet pemerintahan yang ditaksir dapat menghemat anggaran sebesar Rp 3,8 triliun. Hal ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap berbagai pihak terkait, terutama jajaran kementerian, akademisi, tak terkecuali para pelaku usaha.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, peleburan KKP dikhawatirkan dapat menghambat pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia yang selama ini sudah berjalan.

“Jika wacana peleburan KKP ini memang hanya didasarkan pada penghematan anggaran, seyogyanya kita lihat juga potensi ekonomi dari sektor ini yang bisa mencapai Rp 255 triliun per tahun. Hingga saat ini, potensi sebesar itu belum kita capai karena belum diberdayakan secara optimal,” kata Yugi di Jakarta (24/9/2014).

Menurut Yugi, kelautan dan perikanan tidak terbatas pada aspek pangannya saja, tetapi ada aspek lainnya seperti bioteknoliginya, wisata bahari, minyak bumi, transportasi laut hingga pembangunan Sumber Daya Manusia untuk kelautan dan perikanan dan penguatan kelembagaannya. Selama ini, kata dia, fokus program-program yang dilakukan KKP sudah cukup terarah dan targetnya terukur.

“Kita khawatir aktivitas sektor Kelautan dan Perikanan yang mulai membaik justru malah nantinya tidak bergairah. Porsi anggaran KKP diperkirakan hanya sepertiga dari Kementerian Pertanian saat ini. Pembangunan ekonomi tampaknya masih berorientasi di darat saja. Sebenarnya masih banyak pekerjaan rumah untuk sektor ini, belum lagi jika kita berbicara tentang kesejahteraan nelayan kita,” ungkap Yugi.

Selain itu, tambah dia, dengan dileburnya KKP akan sangat berpengaruh pada produktivitas para pelaku perikanan karena arah koordinasi dan birokrasi dengan pemerintah tentunya akan berubah.

Menurut Yugi, peleburan KKP sebenarnya tidak sejalan dengan semangat yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Karena seharusnya pemerintah memiliki landasan yang kuat untuk mengakselerasi dan mengakomodir semua hal yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan sebagai sebagai penggerak pembangunan ekonomi nasional. (Amd/Ndw)