Utang Bebani Pemerintahan Baru

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah baru akan mengemban tugas berat dalam menutup utang luar negeri seiring neraca transaksi berjalan terus defisit.

Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Aeng mengatakan, pemerintah tak punya cara lain untuk menutup utang tersebut dengan cara kembali berhutang.

"Menurut saya nggak ada jalan, jalannya mengambil utang lain," kata dia di Jakarta, Senin (29/9/2014).

Ia menambahkan, defisit transaksi berjalan terus meningkat seiring impor meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Asep, pengalihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor produktif juga tak akan mampu menutup utang itu.

"Seluruh infrastruktur sudah milik investasi asing, apakah tol, pelabuhan, infrastruktur sudah kontrak investment. Tidak bisa APBN untuk infrastruktur. MRT oleh Jepang, monorel China, Giant Sea Wall," kata dia.

Dia menyebut, utang luar negeri Indonesia terlalu besar. Pada kuartal I mencapai US$ 276 milliar yang terdiri dari swasta, pemerintah, dan bank sentral. Melihat kondisi ini, dia mengatakan pemerintah ke depan tak punya harapan sehingga diibaratkan tinggal tulang belulang.

"Pemerintah ke depan tulang belulang,  proyek semua sudah dikontrak. Semua proyek skala besar sudah diserahkan asing," tandas dia. (Amd/Ahm)