Penghapusan Pilkada Langsung Bikin Takut Investor

Liputan6.com, Jakarta - DPR RI memutuskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan kembali kepada melalui DPRD setelah beberapa periode dipilih secara langsung oleh masyarakat. Ketidakstabilan politik ini dikhawatirkan akan menghambat investasi yang ingin masuk ke Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi mengatakan keputusan untuk mengembalikan pilkada ke DPRD ini membuat pengusaha baik dalam negeri maupun asing khawatir akan kepastian politik di Indonesia.

"Sebenarnya kami melihat ini ternyata merupakan efek Pemilihan umum yang belum selesai. Kami jadi susah berdemokrasi, orang saling menyabot. Dan dikhawatirkan pengusaha bagaimana jalannya pemerintah mendatang, terganggu atau tidak," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Menurut Sofjan, kekhawatiran ini membuat pada investor menunda rencana untuk menanamkan modalnya di Indonesia sambil melihat bagaimana pemerintahan mendatang mengatasi permasalahan politik yang timbul akibat perubahan ini.

"Mereka menjadi wait and see. Kita sudah punya momentum yang baik, khawatirnya dengan adanya ini kita malah ketinggalan lagi. Sementara ini orang masih bertanya-tanya apakah Joko Widodo bisa menyelesaikan masalah di parlemen nanti," lanjutnya.

Namun dia menilai jika saat ini sudah ada perusahaan yang memilih untuk relokasi, hal tersebut bukan disebabkan oleh perubahan Pilkada ini. Sebab dampak dari perubahan ini baru akan dirasakan dalam jangka waktu menengah panjang.

"Kalau sekarang investor belum mau investasi atau memilih pindah itu lebih karena Amerika Serikat menaikan suku bunga, ekonomi kita turun dan rupiah melemah. Tetapi ini hanya sesaat. (Pilkada melalui DPRD) berindikasi efeknya jangka menengah panjang," kata dia.

Sofjan berharap, DPR dan pemerintah bisa berpikir lebih matang sebelum menentukan sebuah kebijakan dan tidak berdasarkan kepentingan golongan semata.

"Harapan kita kedepan kondisi politik yang stabil, kepentingan nasional dijadikan nomor satu, jangan hanya sesaat. Kalau efek dari pemilu belum juga diselesaikan nanti ujungnya terjadi tindakan anarki, ini tidak baik," tandasnya. (Dny/Gdn)