Dilema Jokowi Soal Kenaikan Harga BBM

Liputan6.com, Jakarta - Isu kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air masih menjadi persoalan yang dinanti banyak pihak mulai dari kalangan masyarakat bawah hingga para investor global.

Berbicara sebagai ekonom, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengatakan, kenaikan harga BBM akan menjadi dilema tersendiri bagi Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, untuk menurunkan subsidi BBM guna membantu mengatasi defisit perdagangan, Jokowi mau tidak mau harus menaikkan harga BBM. Pasalnya, subsidi BBM yang terlalu tinggi telah menjadi salah satu faktor pemicu defisit perdagangan.

"Sayangnya, menaikkan harga BBM justru dapat menambah lebar kesenjangan antara penduduk kaya dan menengah ke bawah," ujarnya saat menjadi pembicara dalam acara Prediksi Ekonomi di Tengah Polarisasi Politik Nasional, di Jakarta, Sabtu (11/10/2014).

Menurutnya, pelebaran kesenjangan itu dapat menghambat pemerataan ekonomi di Tanah Air. Pasalnya, kenaikan harga BBM jarang diikuti dengan kenaikan penghasilan penduduk.

"Ada perusahaan yang menaikkan gaji pegawai tapi kadang tidak sesuai dengan level inflasi. Yang diuntungkan ya para pengusaha yang sudah kaya karena harga saham pasti melejit. Aset-aset keuangan akan naik nilainya, makanya orang-orang di pasar modal sangat senang harga BBM naik atau kalau perlu tak perlu ada subsidi, " terangnya.

Sebaliknya, pegawai dengan pendapatan tetap akan kesulitan menyesuaikan penghasilan dengan kenaikan harga barang akibat penyesuaian harga BBM. Akibatnya,, kelompok menengah ke bawah akan semakin tertinggal.

Dia menganggap kondisi tersebut sebagai dilema yang harus dihadapi pemerintahan Jokowi. Jika ingin menjaga stabilitas ekonomi,  maka pilihannya adalah menaikkan harga BBM.

"Sebaliknya, kalau targetnya pemerataan ekonomi ya kenaikkan BBM menjadi tidak terlalu diperlukan," pungkasnya.

Sejauh ini, tim ekonomi Jokowi telah memberikan sinyal untuk menaikkan harga BBM sebesar Rp 3.000/liter pada November 2014. (Sis/Nrm)